tag:blogger.com,1999:blog-51981987987673070682024-03-05T22:19:42.549+07:00PPDI KABUPATEN CIAMISPersatuan Perangkat Desa Indonesia Kab. CiamisUnknownnoreply@blogger.comBlogger97125tag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-67196915533421452952013-03-19T07:05:00.002+07:002013-03-19T07:05:39.395+07:00Gubernur Jateng : Perangkat Desa Banyumas Mendapatkan Jaminan Kesehatan ASKESBoyolali-Jawa Tengah. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
Provinsi Jawa Tengah berharap memperoleh jaminan kesehatan selama
menjalankan tugas. Pasalnya, mereka bekerja melayani masyarakat dan
banyak yang masih mendapat bayaran jauh dari upah minimum kabupaten/kota
(UMK).
"Di Kebumen, masih ada perangkat desa yang hanya dibayar Rp 60-70
ribu," kata Ketua PPDI Jawa Tengah Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-13517299095032327942013-03-19T06:57:00.002+07:002013-03-19T06:57:48.348+07:00PPDI Tegal Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Tegal-Jawa Tengah. Ratusan perangkat desa di Kabupaten Tegal Jawa
Tengah, mendatangi Gedung DPRD setempat. Mereka mendesak DPRD untuk
mendukung tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) cabang
Kabupaten Tegal terkait peningkatan kesejahteraan, Rabu (13/3/2013)
siang.
“Ini belum semua yang turun, kami milih tertib dan yang datang
perwakilan perangkat desa dari 280 desa,” jelas Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-43886545393700573042013-03-09T07:51:00.001+07:002013-03-09T08:04:39.412+07:00Desa Sebagai Daerah Otonomi Tk III ?
TAP MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, di antaranya berbunyi :
III. REKOMENDASI
Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini :
(poin) 7. Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan
kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukanUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-54179475273044882482013-02-26T11:03:00.002+07:002013-02-26T11:04:15.384+07:00Istana Presiden : RUU Desa Termasuk Prioritas Bahasan
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, rapat konsultasi Presiden dan DPR RI yang berlangsung di Istana Kepresidenan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus diprioritaskan segera selesai.“Rapat konsultasi Presiden dan Pimpinan DPR RI membahas RUU prioritas yang belum dituntaskan, seperti RUU Desa, RUU Ormas, RUU Kamnas, RUU Pilkada dan RUU Pemda,” kata Priyo di Gedung MPR/Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-41120503884870869022013-02-25T10:45:00.000+07:002013-02-26T10:56:27.612+07:00Ir. H. Aburizal Bakrie : Partai Golkar Kawal DIM RUU Desa Dari PPDI
Partai Golkar akan mengawal RUU Desa dan DIM yang disampaikan oleh PPDI. Hal itu disampaikan oleh Ir. H. Aburizal Bakrie atau Ical panggilan akrab Ketua Umum Partai Golkar kepada Ketua Umum PP PPDI, Ubaidi Rosyidi, SH., di Pendopo Pemkab Wonogiri, Sabtu (23/02). Ical atau ARB akan mengawal RUU Desa agar dapat disahkan tepat waktu dan tepat sasaran termasuk apa yang diperjuangkan oleh Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-77421622987899961252013-02-24T10:51:00.000+07:002013-02-26T10:54:11.980+07:00RUU Desa : Desa Sebagai Daerah Otonom Tingkat III Keharusan Konstitusi
Oleh : Suryokoco Suryoputro
Dalam sebuah catatan yang saya peroleh dari tulisan AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko yanmg menyebutkan bahwa dalam Pertemuan TIM PAKAR DEPDAGRI 3 Oktober lalu mendiskusikan isu desa, yang berupaya menemukan “cantolan” (interface) antara daerah dan desa dalam penyempurnaan UU No. 32/2004.
Cantolan desa dalam UU Pemerintahan Daerah ini selanjutnya akan Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-12310973024964238232012-06-15T02:46:00.000+07:002012-06-15T02:46:59.031+07:00Gambar Kegiatan Kampung Wisata Dipowinatan Yogyakarta
(Dipowisata 1)
(Dipowisata 2)Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-8820141558632503492012-06-15T02:01:00.000+07:002012-06-15T02:01:52.590+07:00PENGGUNAAN DANA BANTUAN PNPM MANDIRI PARIWISATA
Yogyakarta. Sehari setelah menerima dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata 2011,
yaitu pada tanggal 7 Mei 2011, telah dibelanjakan beberapa item fisik
(sebagai sarana penunjang kegiatan pariwisata di kampung Dipowinatan),
yaitu antara lain: amplifier, mixer, DVD player, speaker, horn, mik dan
kabel penghubung. Bapak Warsito sebagai salah satu ketua KSM (Kelompok
Swadaya Masyarakat) yang Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-50358778368205050102012-06-15T01:44:00.000+07:002012-06-15T01:44:52.264+07:00SMK Nurul Huda Panumbangan Ciamis Melahirkan Ahli Peternakan
Oleh: Cornelius HelmyBerada di sentra peternakan
ayam Jawa Barat tidak membuat generasi muda di Kecamatan Panumbangan,
Kabupaten Ciamis, paham teknik pemeliharaan unggas yang baik. Akibat
kondisi ekonomi, banyak lulusan SMP tak melanjutkan sekolah. Kehadiran
SMK Agro Peternakan Nurul Huda memberi jalan keluar.
Ari Rinaldi
(18), warga Kampung Maparah, Desa Maparah, Kecamatan Panumbangan,
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-31271222005025390142012-06-15T01:30:00.000+07:002012-06-15T01:30:24.611+07:00Disnak Gelar Kontes Ternak se-Jabar
Ciamis - Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jabar bekerja sama
dengan DPD HPDKI Jabar menggelar kontes ternak tingkat provinsi Jabar
tahun 2012 di lapang Departemen Sosial (Depsos) Pamugaran, Desa
Wonoharjo, Pangandaran, Ciamis, Selasa (12/6/2012). Kontes ternak yang
diikuti dari berbagai daerah se-Jawa Barat.
Dalam kontes
ternak tersebut diperkenalkan berbagai ternak unggulan, ternak Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-28149055266071582322012-06-01T13:40:00.005+07:002012-06-01T14:29:21.889+07:00Perangkat Desa Mestinya PNS: Pemda dan Desa Masa Kini, Penggalian Potensi Desa Vs Daerah Sebuah Ironi
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui amanat UUD 1945
berkeinginan untuk tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Seluruh UU atau
peraturan yang ada sebagai pengejawantahan UUD tersebut juga diharuskan
merujuk kepada UUD 1945 sebagai induknya.
Kesejahteraan di NKRI ini harus dapat diwujudkan di segenap aspek
kehidupan berdasarkan falsafah negara Indonesia. Cakupan wilayah pun
tidak boleh Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-13749500149417836672012-05-28T19:29:00.002+07:002012-05-28T21:51:53.314+07:00Gerindra Minta Perangkat Desa PNSJakarta. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi
pemerintah yang akan meneruskan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri
sipil (PNS) dan juga pensiunan. Namun, kebijakan itu juga harus diikuti
dengan perubahan status perangkat desa.
“Kami apresiasi kebijakan pemerintah
meneruskan gaji ke-13. Tapi di sisi lain ada ketimpangan antara sesama
aparatur negara. Perangkat desa sejatinya adalah Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-28712047003224411132012-04-26T06:48:00.000+07:002012-04-26T06:48:32.855+07:00Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tuntut Penghasilan Disetarakan dengan PNSSRAGEN-Jateng. Ribuan kepala desa (Kades) dan perangkat desa
(Perdes) yang tergabung dalam Persatuan Kades dan Perangkat Desa
(Pradja) Sragen menuntut penghasilan setara dengan lurah dan sekretaris
desa (Sekdes) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Aspirasi Pradja itu disampaikan langsung kepada anggota Pansus
Rancangan Undang-undang (RUU) Desa DPR RI, Bahrudin Nasori dalam seminar
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-74721742126508707382012-04-26T06:40:00.000+07:002012-04-26T07:42:04.978+07:00e-KTP Ciamis : Perantau dari Ciamis Diimbau Pulang KampungCIAMIS-Jabar. Mengingat masih banyak warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman
data untuk KTP elektronik (e-KTP), Bupati Ciamis H. Engkon Komara
menghimbau warga Kabupaten Ciamis yang berdomisili di luar daerah untuk
pulang kampung. Tentu saja, warga yang dihimbau mudik tersebut adalah
warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik.
"Tolong sempatkan waktu sehari saja. Bagi Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-79610747970014462192012-04-26T06:39:00.000+07:002012-04-26T07:40:33.811+07:00Komisi II : Kartu Inafis Tumpang Tindih dengan e-KTP, Perlu DisinergikanJakarta.
Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar S, kartu
Inafis besutan polisi tumpang tindih dengan e-KTP program Kemendagri.
Inafis hanya perlu disinergikan dalam satu kartu e-KTP.
"Soal
kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau
bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan
basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-36071630478286650612012-04-26T06:35:00.000+07:002012-04-26T07:40:48.465+07:00Jika Tak Mampu Capai Target E-KTP Gamawan Kembali Tegaskan Siap MundurSulawesi Selatan. Pernyataan kesiapan mengundurkan diri ini dilontarkan Gamawan Fauzi
saat kunjungan kerja di kantor gubernur Sulsel, Senin (23/4). Menurut
pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 ini, mundur dari
jabatannya sudah menjadi komitmennya. Sebagai orang yang
bertanggungjawab terhadap program E-KTP, itu konsekuensi.
"Ini
rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin ituUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-50760173708544807042012-04-25T00:59:00.000+07:002012-04-25T00:59:40.801+07:00Perangkat Desa Tegal Siap Datangi Jakarta
Tegal-Jateng. Dihadiri 1000-an perangkat desa
Tegal, Wabup Tegal H. Heri Sulistyawan SH, M. Hum, melantik kepengurusan
PPDI Tegal untuk masa bhakti 2011-2016 di Pendopo Kab. Tegal .
“Perangkat Desa adalah aparatur pemerintahan juga, jadi mari kita
laksanakan tugas poko dan fungsi kita dalam pemerintahan!” sambut
beliau. “Seiring dengan perjuangan perangkat desa PNS, kami berharap
bahwa Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-84684778984133562852012-04-25T00:53:00.000+07:002012-04-25T00:53:28.063+07:00Bagi FPKB, PPDI PNS Harga Mati
SLAWI-Jawa Tengah. Setelah FPKB DPR-RI berhasil
memperjuangkan sekretaris desa (Sekdes) menjadi PNS, kini Paguyuban
Perangkat Desa Indonesia (PPDI), tengah digadang kearah itu. Bahkan FPKB
bersikap, jika PPDI PNS adalah harga mati. Mumpung masih pembahasan di
tingkat DPR-RI, FPKB bakal berupaya maksimal agar keinginannya mengantar
PPDI terwujud. Apalagi, saat ini sudah saatnya desa Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-62838039690517680782012-04-07T23:29:00.001+07:002012-04-07T23:40:46.077+07:00HUT PPDI Kab Ciamis Jawa Barat Di Obyek Wisata Panjalu
Ciamis. Pada hari Sabtu pekan
kemarin, jajaran perangkat desa di Indonesia di Kab. Ciamis menggelar
acara HUT Ke 3 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tingkat
kabupaten yang berlangsung di alun-alun Panjalu, dihadiri Wagub Jabar
yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Umum Prov.Jabar Enjang
Nopandi,anggota DPRD Jabar Iwan Sudrajat, Wakil Bupati Ciamis Drs.H.Iing
Syam Arifin, Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-26126407057289532852012-04-07T22:56:00.002+07:002012-04-07T23:42:36.216+07:00Album HUT PPDI Kab Ciamis 2012 ( Album 1 )Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-40954524370456343192012-04-07T21:13:00.002+07:002012-04-07T23:44:01.062+07:00Album HUT PPDI Kab Ciamis 2012 ( Album 2 )Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-42412190714898693052012-03-09T04:57:00.000+07:002012-03-09T04:57:14.154+07:00Nurul Arifin: RUU Desa Dan RUU Pemda Agar Dibahas Tepat WaktuJakarta. DPR akhirnya selesai membentuk struktur kerja
untuk dua buah Panitia Khusus (Pansus) baru, yakni Pansus RUU
Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pansus RUU Desa.
Berdasarkan rapat tertutup yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta,
Kamis (8/3), diputuskan semua utusan fraksi yang masuk ke dalam kedua
Pansus itu haruslah sama.
Jumlah anggota Pansus diputuskan 30 orang Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-75932951425584558822012-03-09T04:34:00.000+07:002012-03-09T04:34:10.847+07:00Ahmad Muqowwam dari Fraksi PPP Terpilih Menjadi Ketua Pansus RUU DesaJAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR akhirnya
menguasai posisi ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang
(RUU) Desa. Dalam forum lobi yang dipimpin
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, anggota Fraksi PPP Ahmad Muqowwam
terpilih sebagai ketua pansus. ”Sudah disepakati bahwa ketua Pansus RUU
Desa adalah Ahmad Muqqowwam, wakil ketua Budiman Sudjatmiko dari PDIP,
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-75111680038888637092012-03-08T17:21:00.001+07:002012-03-08T17:22:08.471+07:00Ketua Pansus RUU Desa, RUU Pemda dan RUU Kamnas Menunggu KepastianJakarta. Rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPR belum
menyepakati fraksi mana yang akan menjadi ketua pansus dalam pembahasan
tiga rancangan undang-undang.
Mereka baru menyepakati komposisi
untuk unsur pimpinan di tiga pansus untuk Rancangan Undang-Undang
Keamanan Nasional (RUU Kamnas), RUU Desa, dan RUU Pemerintah Daerah.
Kesepakatan
lain adalah memisahkan pembahasan dua Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5198198798767307068.post-26464977002147087512012-03-05T19:58:00.000+07:002012-03-05T19:58:05.208+07:00Pansus Ingin Menegaskan Desa Bagian Dari PemerintahanJakarta. RUU Desa diharapkan dapat mengubah paradigma terhadap desa selama
ini. Anggota pansus RUU Desa dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan, paradigma desa yang selama ini
menjadi objek harus diubah.
”Desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Jadi, desa
membangun, bukan membangun desa. Dari perencanaan, pengerjaan, sampai
pengawasan, desa Unknownnoreply@blogger.com