“Kami apresiasi kebijakan pemerintah
meneruskan gaji ke-13. Tapi di sisi lain ada ketimpangan antara sesama
aparatur negara. Perangkat desa sejatinya adalah ujung tombak
pembangunan negara, namun mereka nasibnya tak seperti PNS,” kata Juru
Bicara Fraksi Gerindra Sadar Subagyo dalam Rapat Paripurna DPR dengan
agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai
Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (24/5).
“Proses seleksi perangkat desa juga sama
dengan PNS. Tapi perangkat desa tidak memiliki gaji tetap, tidak
memiliki tunjangan kesehatan dan hari tua. Perangkat desa adalah faktor
kunci dalam meraih kesuksesan pembangunan. Kami Gerindra mengusulkan
secara bertahap mulai tahun anggaran 2013 perangkat desa diangkat
sebagai pegawai negeri sipil atau minimal statusnya sama,” ujarnya.
Usulan Lainnya
Sadar juga mengusulkan kepada pemerintah
untuk terus memaksimalkan BUMN sebagai motor penggerak pembangunan
menjadi perusahaan kelas dunia yang andal. BUMN harus diberi ruang
tumbuh yang maksimal.
“Pendapatan BUMN harus lebih diutamakan
dari kewajibanya sebagai pembayar pajak, bukan sebagai pemberi deviden.
Kami mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang menarik dividen dari
BUMN, khususnya BUMN perbankan dan BUMN yang mampu tumbuh dan bersaing
bebas di pasar dunia,” sarannya.
Anggota Komisi XI ini menambahkan, sudah
selayaknya RAPBN 2013 mencantumkan indikator-indikator untuk
kesejahteraan rakyat. Gerindra meminta dicantumkan indeks penyerapan
tenaga kerja untuk satu persen pertumbuhan ekonomi harus mampu
menciptakan sekurang-kurangnya 600 ribu lapangan kerja baru.
“Juga indeks program kemiskinan. Jika
pertumbuhan itu berkulitas maka setiap satu persen pertumbuhan ekonomi
harus mampu mengurangi angka kemiskinan minimal 600 ribu,” katanya.
Gerindra, kata Sadar, juga mengapresiasi
dimasukkannya lifting gas 1.290 sampai 1.360 ribu barel setara minyak.
Ini dianggap sebagai target yang sangat opimistis. “Saya juga
megapresiasi dalam RAPBN 2013 ini pemerintah mencantumkan target lifting
gas ke dalam asusmsi ekonomi makro untuk mengimbangi potensi penurunan
sumber daya alam dari minyak. Namun, Gerindra meminta klarifikasi lebih
lanjut dari pemerintah mengapa baru mencantumkan lifting gas pada 2013
ini. Bagaimana konversinya ke dalam penerimaan negara dan apa
implikasinya dalam penyediaan energi nasional,” ujarnya.
