Ratusan perangkat desa datang ke gedung DPRD dengan menggunakan sepeda motor. Aksi dimulai dari alun-alun Bangil. Setelah sampai di gedung dewan, perwakilan langsung menyuarakan tuntuannya.
Ada 8 poin tuntutan yang mereka suarakan. namun ada dua tuntutan yang ditekankan para perangkat desa dalam aksi tersebut, yakni agar perangkat desa segera diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa.
"PNS harga mati. Jaminan kesehatan juga harga mati. Kita harus memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Bagi mereka yang tidak ikut demo hari ini berarti banci!" seru Bandi Kepala Desa Kejapanan yang juga Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pasuruan (PPDI), Rabu (28/9/2011).
Para perangkat desa juga menuntut uang purna tugas sebesar 20 juta rupiah dibayarkan tepat waktu. Selain uang purna tugas, perangkat desa juga menuntut santunan kematian sekurang-kurangnya 20 juta kepada ahli waris.
Para perangkat desa juga menuntut pembayaran Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) disesuaikan dengan amatan Pasal 27 PP No 72 Tahun 2005.
"Sesuai Peraturan Pemerintah, TPAPD harus dibayarkan tiap bulan, tapi kenyataannya banyak yang tidak mendapatkannya," kata Muhlis Kades Andonosari Kecamatan Tutur saat berorasi.
Para perangkat desa juga membawa puluhan bendera merah putih dan bendera PPDI. Beberapa poster bertuliskan "PNS Harga Mati", "Jaminan Sosial Harga Mati" dan "Boikot PBB 2011" juga dibawa oleh para pengunjuk rasa.
(bdh/bdh)(detiksurabaya)
