Boyolali-Jawa Tengah. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
Provinsi Jawa Tengah berharap memperoleh jaminan kesehatan selama
menjalankan tugas. Pasalnya, mereka bekerja melayani masyarakat dan
banyak yang masih mendapat bayaran jauh dari upah minimum kabupaten/kota
(UMK).
"Di Kebumen, masih ada perangkat desa yang hanya dibayar Rp 60-70
ribu," kata Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko dalam konsolidasi dan
pengukuhan pengurus PPDI Jateng di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama
Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).
Acara dihadiri Gubernur Bibit Waluyo dan Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi.
Ubaidi berharap ada solusi untuk perangkat desa yang mendapat bayaran
jauh di bawah UMK, serta tidak tercakup Jam-kesmas atau Jamkesda dari
pemerintah. Misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam pelayanan PT
Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsotek). Agus Rokiman, pengurus PPDI
Banyumas mengusulkan agar kesejahteraan perangkat desa di kabupaten itu
bisa jadi patokan.
Kemampuan Anggaran
Di Banyumas, perangkat desa mendapat tunjangan dari pemkab berkisar
Rp 1,090 juta-Rp 1,5 juta per bulan untuk staf hingga kades. Juga ada
tunjangan jabatan bagi perangkat dan istri serta anak mereka yang
berkisar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu per bulan.
"Perangkat desa juga mendapat jaminan kesehatan di PT Askes, termasuk untuk istri dan dua anak," tandasnya.
Bibit Waluyo mengatakan, yang dicapai PPDI Banyumas itu merupakan
kondisi ideal yang dia idam-idamkan. Namun untuk menyamakan dengan
daerah-daerah lain sangat sulit, karena perbedaan kemampuan anggaran.
"Kalau Blora mau disamakan dengan Banyumas pasti sangat sulit karena APBD mereka sangat kecil," tegasnya.
Bahkan ada daerah yang dananya habis hanya untuk membayar gaji para
PNS. Di sisi lain, Bibit juga menyatakan tak masalah bila UU tentang
Desa yang saat ini tengah digodok di DPR memasukkan perangkat desa
menjadi PNS. Ia meminta perangkat desa bersabar menunggu UU tersebut
resmi diundangkan.
Pada kesempatan itu, mantan Pangkostrad tersebut tak lupa pamer
prestasi dan keberhasilan. Salah satunya, awal dia menjabat pada 2008,
ada 1.770 desa tertinggal di Jateng yang dibantu Rp 100 juta. Tahun ini
jumlah desa yang masih tertinggal berkurang sampai 290 desa dan dibantu
dana Rp 100 juta. (H53-59
Sumber dari : Suara Merdeka Com