19 Mar 2013

Gubernur Jateng : Perangkat Desa Banyumas Mendapatkan Jaminan Kesehatan ASKES

Boyolali-Jawa Tengah. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah berharap memperoleh jaminan kesehatan selama menjalankan tugas. Pasalnya, mereka bekerja melayani masyarakat dan banyak yang masih mendapat bayaran jauh dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Di Kebumen, masih ada perangkat desa yang hanya dibayar Rp 60-70 ribu," kata Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko dalam konsolidasi dan pengukuhan pengurus PPDI Jateng di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).
Acara dihadiri Gubernur Bibit Waluyo dan Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi.
Ubaidi berharap ada solusi untuk perangkat desa yang mendapat bayaran jauh di bawah UMK, serta tidak tercakup Jam-kesmas atau Jamkesda dari pemerintah. Misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam pelayanan PT Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsotek). Agus Rokiman, pengurus PPDI Banyumas mengusulkan agar kesejahteraan perangkat desa di kabupaten itu bisa jadi patokan.
Kemampuan Anggaran
Di Banyumas, perangkat desa mendapat tunjangan dari pemkab berkisar Rp 1,090 juta-Rp 1,5 juta per bulan untuk staf hingga kades. Juga ada tunjangan jabatan bagi perangkat dan istri serta anak mereka yang berkisar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu per bulan.
"Perangkat desa juga mendapat jaminan kesehatan di PT Askes, termasuk untuk istri dan dua anak," tandasnya.
Bibit Waluyo mengatakan, yang dicapai PPDI Banyumas itu merupakan kondisi ideal yang dia idam-idamkan. Namun untuk menyamakan dengan daerah-daerah lain sangat sulit, karena perbedaan kemampuan anggaran.
"Kalau Blora mau disamakan dengan Banyumas pasti sangat sulit karena APBD mereka sangat kecil," tegasnya.
Bahkan ada daerah yang dananya habis hanya untuk membayar gaji para PNS. Di sisi lain, Bibit juga menyatakan tak masalah bila UU tentang Desa yang saat ini tengah digodok di DPR memasukkan perangkat desa menjadi PNS. Ia meminta perangkat desa bersabar menunggu UU tersebut resmi diundangkan.
Pada kesempatan itu, mantan Pangkostrad tersebut tak lupa pamer prestasi dan keberhasilan. Salah satunya, awal dia menjabat pada 2008, ada 1.770 desa tertinggal di Jateng yang dibantu Rp 100 juta. Tahun ini jumlah desa yang masih tertinggal berkurang sampai 290 desa dan dibantu dana Rp 100 juta. (H53-59

Sumber dari : Suara Merdeka Com