Bahkan desa sebagai ujung tombak melayani masyarakat
ditingkat paling bawah, harus mendapat perhatian serius oleh
pemerintah. Diprediksi gaji untuk PPDI sebesar Rp 12 Triliun,
menurutnya, pemerintah masih memiliki anggaran untuk gaji PPDI tersebut.
Sangat pantas jika FPKB tetap konsisten memperjuangkan PPDI jadi PNS.
“Mensitir temuan Kwik Kian Gie, jika setiap tahun anggaran APBN diduga
dikorup Rp 300 Triliun sampai Rp 400 Triliun, angka Rp 12 Triliun sangat
kecil,” ujar anggota Komisi III DPR-RI asal FPKB yang berangkat dari
Dapil IX, H Bachrudin Nasori SSI MM, kemarin saat resesnya di Slawi.
Apapun
konsekuensinya, FPKB tetap bersikukuh, jika memperjuangkan PPDI menjadi
PNS, tetap konsekuen dan eksis. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan
dari seluruh fraksi yang ada agar mampu mendorong PPDI tersebut. Meski
saat ini masih tahap pembahasan dan fraksi lain belum mendukung, namun
FPKB tidak surut dan terus mendukung PPDI. Apalagi dirinya mengetahui
persis, bagaimana perjuangan perangkat desa dalam memberikan layanan
terhadap masyarakat. Kepatutan itulah yang membuat FPKB serius dalam
mendukung PPDI menjadi PNS. “Apapun yang terjadi dalam pembahasan
ditingkat DPR-RI, FPKB tetap konsisten,” ujar Bachrudin. (gon)
