SRAGEN-Jateng. Ribuan kepala desa (Kades) dan perangkat desa
(Perdes) yang tergabung dalam Persatuan Kades dan Perangkat Desa
(Pradja) Sragen menuntut penghasilan setara dengan lurah dan sekretaris
desa (Sekdes) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Aspirasi Pradja itu disampaikan langsung kepada anggota Pansus
Rancangan Undang-undang (RUU) Desa DPR RI, Bahrudin Nasori dalam seminar
singkat tentang RUU Desa di Gedung IPHI Sragen, Rabu (25/4/2012)
siang. Dalam acara itu massa Pradja menyampaikan empat hal yang
berkaitan dengan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan
Pasal 46 RUU Desa diubah.
Ketua Presidium Pradja Sragen, Danang Wijaya saat dijumpai wartawan
seusai seminar mengungkapkan dalam RUU Desa dijelaskan batas usia
pengangkatan perangkat desa (Perdes) dalam Pasal 36 ayat (2) antara
20-30 tahun atau pada usia 56 tahun. Dia mengatakan Pradja tidak
sependapat dengan klausul itu. Menurut dia, batas usia pengangkatan
Perdes paling rendah 20 tahun dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun.
“Demikian pula di Pasar 37 ayat 2-3 diterangkan penghasilan tetap
Kades dan Perdes sedikitnya sesuai upah minimum kabupaten (UMK) dan
bersumber dari APBD. Hal itu sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Sragen. Kami justru menuntut penghasilan Kades dan Perdes
disamakan dengan lurah dan Sekdes yang berstatus PNS. Penghasilan Kades
disetarakan dengan PNS golongan IIIC dan Perdes disetarakan dengan PNS
golongan IIA. Semua penghasilan itu bersumber dari APBN,” tegas Danang.
Danang menyampaikan aspirasi keempat, yakni masa jabatan Kades harus
delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan bukan enam tahun sesuai
dengan Pasal 46 RUU Desa. Dia menyampaikan alasan bahwa penyelenggaraan
pemerintah desa berbeda dengan pemerintah daerah karena Kades
berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menanggapi permasalahan itu, anggota Pansus RUU Desa DPR RI, Bahrudin
Nasori, mengungkapkan Pansus RUU Desa beranggotakan 30 orang. Dari
puluhan anggota ini, kata dia, hanya dua orang yang menyetujui aspirasi
Pradja, yakni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).
Bahrudin Nasori sendiri merupakan salah satu anggota yang menyetujui
aspirasi Pradja. Bahrudin meminta kepada Pradja supaya melobi ke
fraksi-fraksi yang ada di DPR RI agar RUU Desa ini bisa menyerap
aspirasi dari bawah. “Pansus belum membahas RUU ini karena tahapannya
baru selesai pandangan umum fraksi. Saya yakin bila fraksi besar di DPR
RI bisa dilobi, maka RUU Desa ini bisa di-goal-kan sesuai aspirasi
bawah,” tegas Bahrudin.
(Solo Pos)
26 Apr 2012
e-KTP Ciamis : Perantau dari Ciamis Diimbau Pulang Kampung
CIAMIS-Jabar. Mengingat masih banyak warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman
data untuk KTP elektronik (e-KTP), Bupati Ciamis H. Engkon Komara
menghimbau warga Kabupaten Ciamis yang berdomisili di luar daerah untuk
pulang kampung. Tentu saja, warga yang dihimbau mudik tersebut adalah
warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik.
"Tolong sempatkan waktu sehari saja. Bagi warga yang berada di perantauan, saya himbau untuk pulang dulu dan melakukan perekaman data KTP. Mumpung masih gratis," ungkap Engkon, Senin (23/4) di Ciamis.
Kendati masih banyak warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP, Engkon berharap target pelaksanaan KTP bisa 100 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintahan desa dan kecamatan mendata warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP.
Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Drs. Hendar Suhendar, MM mengatakan kendala dalam pelaksanaan KTP elektronik yang paling berdampak yaitu faktor cuaca. Betapa tidak, ketika hujan lebat turun, warga menjadi malas untuk pergi ke luar rumah apalagi ke kantor camat untuk pembuatan KTP.
"Hingga saat ini, tinggal 83 ribu warga lagi yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik. Jumlah tersebut akan dianalisis apakah warga yang bersangkutan ada di tempat, masih hidup dan apa alasannya belum melaksanakan perekaman data KTP," ungkap Hendar.
Menjelang berakhirnya program perekaman data KTP massal pada akhir April ini, Hendar mengatakan program jemput bola ke desa-desa akan semakin digencarkan. Hal itu, demi maksimalnya target pelaksanaan e-KTP. E-49***
(Kabar Priangan)
"Tolong sempatkan waktu sehari saja. Bagi warga yang berada di perantauan, saya himbau untuk pulang dulu dan melakukan perekaman data KTP. Mumpung masih gratis," ungkap Engkon, Senin (23/4) di Ciamis.
Kendati masih banyak warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP, Engkon berharap target pelaksanaan KTP bisa 100 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintahan desa dan kecamatan mendata warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP.
Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Drs. Hendar Suhendar, MM mengatakan kendala dalam pelaksanaan KTP elektronik yang paling berdampak yaitu faktor cuaca. Betapa tidak, ketika hujan lebat turun, warga menjadi malas untuk pergi ke luar rumah apalagi ke kantor camat untuk pembuatan KTP.
"Hingga saat ini, tinggal 83 ribu warga lagi yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik. Jumlah tersebut akan dianalisis apakah warga yang bersangkutan ada di tempat, masih hidup dan apa alasannya belum melaksanakan perekaman data KTP," ungkap Hendar.
Menjelang berakhirnya program perekaman data KTP massal pada akhir April ini, Hendar mengatakan program jemput bola ke desa-desa akan semakin digencarkan. Hal itu, demi maksimalnya target pelaksanaan e-KTP. E-49***
(Kabar Priangan)
Komisi II : Kartu Inafis Tumpang Tindih dengan e-KTP, Perlu Disinergikan
Jakarta.
Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar S, kartu
Inafis besutan polisi tumpang tindih dengan e-KTP program Kemendagri.
Inafis hanya perlu disinergikan dalam satu kartu e-KTP.
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya. (van/rmd)
(Detik Com)
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya. (van/rmd)
(Detik Com)
Jika Tak Mampu Capai Target E-KTP Gamawan Kembali Tegaskan Siap Mundur
Sulawesi Selatan. Pernyataan kesiapan mengundurkan diri ini dilontarkan Gamawan Fauzi
saat kunjungan kerja di kantor gubernur Sulsel, Senin (23/4). Menurut
pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 ini, mundur dari
jabatannya sudah menjadi komitmennya. Sebagai orang yang
bertanggungjawab terhadap program E-KTP, itu konsekuensi.
"Ini rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin itu harus konsisten, kalau tidak tercapai dan kita katakan mundur, mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 ini.
Menurut Gamawan, E-KTP telah menelan anggaran besar sejak diprogramkan 2011 silam. Total APBN yang digunakan yakni Rp5,8 triliun. Makanya, ketika target tidak tercapai, Mendagri pantas mundur.
Namun mantan Bupati Solok periode 1995-2005 itu optimis target 172 juta E-KTP akan selesai tahun ini.
Optimisme ini berdasar. Sebab menurut penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok itu, target sampai akhir April atau tahap pertama ini bisa terealisasi. Dari target 67 juta, hingga kemarin E-KTP sudah diangka 63 juta. Artinya sisa empat juta untuk bisa mencapai target. Dan kalau dalam sehari bisa mencetak 6oo ribu E-KTP, berarti hingga akhir April bisa mencapai angka 70 juta.
"Jadi saya optimis bisa 70 juta dan melebihi target," katanya dalam acara yang dihadiri Dirjen Ekbangpol, Tanri bali Lamo, Sekprov, Andi Muallim, dan sejumlah pejabat lainnya.
Gamawan mengatakan, apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan kepala daerah yang telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik. Termasuk gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan bupati/wali kota delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba tahap I yang bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.
"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan. Kabupaten/kota bekerja luar biasa bahkan ada yang sampai pukul 02.00 dini hari," urainya. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang rela antre dan menunggu di tengah keterbatasan peralatan.
Ia juga membeberkan, berdasarkan pengalaman dalam uji coba E-KTP tahun 2011, ditemukan fakta yang mencengangkan. Banyak orang memiliki KTP lebih dari sepuluh. Dari hasil verifikasi awal, ada 7 juta KTP ganda ditemukan. Makanya, dengan E-KTP yang dilengkapi personal identity, masalah yang timbul dari KTP ganda tersebut bisa teratasi.
"Ada satu orang punya KTP lebih dari sepuluh. Inilah yang bikin kacau, khususnya saat pilkada. Yang dari perekam saja sudah 95 ribu. Kalau dari verifikasi awal, itu 7 juta dan kembali 2 juta. 7 juta masalah ini kita pulangkan ke daerah, mana yang benar ini, kembalilah 2 juta. Ada 90 ribu temuan pemalsuan itu," kata Gamawan.
Mendagri menambahkan, E-KTP diharapkan bisa menjadi solusi dalam menentukan DP4 pada pemilu, efektifitas pelayanan publik, hingga identifikasi dan pencegahan teroris di Indonesia.
Khusus penggunaan E-KTP untuk pemilu dan pemilukada, Gamawan mengatakan itu bisa saja. Tapi semua tergantung UU Pemilu lagi.
Di Makassar kemarin, Gamawan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur, Syahrul Yasin Limpo
atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel. Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan E-KTP kepada kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP; Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.
"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.
"Kita semua berharap, hadirnya E-KTP ini tidak lagi menimbulkan distorsi. Mudah-mudahan, ke depannya, bisa dipercepat lagi," sambung Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu. Di Sulsel sendiri, realisasi E-KTP tahap pertama sudah mencapai 1,7 juta orang dari 2,6 juta jiwa penduduk wajib KTP di delapan kabupaten dan kota.
Sementara itu, kemarin, Gamawan juga secara khusus mengunjungi Kecamatan Makassar dan menyerahkan E-KTP secara simbolis kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu, Gamawan memberikan pujian khusus ke Ilham Arief Sirajuddin selaku wali kota.
"Ini sejarah baru karena Makassar sebagai kota besar dengan penduduk 1 juta lebih telah selesai perekeman e-KTP-nya hanya dalam enam bulan, padahal ada daerah lain yang penduduknya hanya 100 ribu orang namun belum selesai perekaman e-KTP-nya, jadi saya berterima kasih kepada pak Wali Kota Makassar (Ilham, red) bukan pak Wali Kota yang berterima kasih ke saya," kata Gamawan usai menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada Walikota Makassar dan perwakilan warga di Kantor Kecamatan Makassar, Senin, 23 April.
Gamawan mengungkapkan, negara Jerman saja membutuhklan waktu 6 tahun untuk perekaman e-KTP-nya, sementara Makassar hanya butuh 6 bulan.
"Memang sebelumnya Makassar kita target 1 juta perekaman e-KTP-nya sampai akhir April, tapi itu akal-akalan kita juga sengaja mematok target besar, sebenarnya Makassar saat ini sudah jauh melampaui target sebenarnya, hehehe," kata Gamawan sambil terkekeh.
Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah warga Makassar yang telah terlayani perekaman e-KTP sebanyak 800 ribu jiwa lebih dari target 1 juta orang hingga ahir April.
Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan kepada warga yang belum terlayani e-KTP, daerah termasuk Makassar kata Gamawan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan peralatan tersendiri, tanpa harus menunggu peralatan dari pusat.
Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan bahwa sebenarnya data penduduk Makassar yang wajib KTP hanya 936 ribu jiwa lebih, tidak sampai 1 juta.
"Karena banyak penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilapor, ribuan mahasiswa yang sudah selesai kuliah juga sudah pulang kampung atau pindah ke daerah lain, semua itu sudah kita bersihkan dari data kependudukan," tutur Ilham.
Menurut Ilham, maksimalnya realisasi perekaman e-KTP di Makassar tidak terlepas dari peran tim operator, aparat kecamatan hingga tingkat lurah yang rela bekerja hingga larut malam. "Masyarakat kita juga patutu diapresiasi karena memiliki antusias tinggi untuk datang ke kantor kecamatann walaupun harus antre," kata Ilham. (amr-kas)
(Depdagri)
"Ini rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin itu harus konsisten, kalau tidak tercapai dan kita katakan mundur, mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 ini.
Menurut Gamawan, E-KTP telah menelan anggaran besar sejak diprogramkan 2011 silam. Total APBN yang digunakan yakni Rp5,8 triliun. Makanya, ketika target tidak tercapai, Mendagri pantas mundur.
Namun mantan Bupati Solok periode 1995-2005 itu optimis target 172 juta E-KTP akan selesai tahun ini.
Optimisme ini berdasar. Sebab menurut penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok itu, target sampai akhir April atau tahap pertama ini bisa terealisasi. Dari target 67 juta, hingga kemarin E-KTP sudah diangka 63 juta. Artinya sisa empat juta untuk bisa mencapai target. Dan kalau dalam sehari bisa mencetak 6oo ribu E-KTP, berarti hingga akhir April bisa mencapai angka 70 juta.
"Jadi saya optimis bisa 70 juta dan melebihi target," katanya dalam acara yang dihadiri Dirjen Ekbangpol, Tanri bali Lamo, Sekprov, Andi Muallim, dan sejumlah pejabat lainnya.
Gamawan mengatakan, apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan kepala daerah yang telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik. Termasuk gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan bupati/wali kota delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba tahap I yang bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.
"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan. Kabupaten/kota bekerja luar biasa bahkan ada yang sampai pukul 02.00 dini hari," urainya. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang rela antre dan menunggu di tengah keterbatasan peralatan.
Ia juga membeberkan, berdasarkan pengalaman dalam uji coba E-KTP tahun 2011, ditemukan fakta yang mencengangkan. Banyak orang memiliki KTP lebih dari sepuluh. Dari hasil verifikasi awal, ada 7 juta KTP ganda ditemukan. Makanya, dengan E-KTP yang dilengkapi personal identity, masalah yang timbul dari KTP ganda tersebut bisa teratasi.
"Ada satu orang punya KTP lebih dari sepuluh. Inilah yang bikin kacau, khususnya saat pilkada. Yang dari perekam saja sudah 95 ribu. Kalau dari verifikasi awal, itu 7 juta dan kembali 2 juta. 7 juta masalah ini kita pulangkan ke daerah, mana yang benar ini, kembalilah 2 juta. Ada 90 ribu temuan pemalsuan itu," kata Gamawan.
Mendagri menambahkan, E-KTP diharapkan bisa menjadi solusi dalam menentukan DP4 pada pemilu, efektifitas pelayanan publik, hingga identifikasi dan pencegahan teroris di Indonesia.
Khusus penggunaan E-KTP untuk pemilu dan pemilukada, Gamawan mengatakan itu bisa saja. Tapi semua tergantung UU Pemilu lagi.
Di Makassar kemarin, Gamawan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur, Syahrul Yasin Limpo
atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel. Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan E-KTP kepada kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP; Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.
"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.
"Kita semua berharap, hadirnya E-KTP ini tidak lagi menimbulkan distorsi. Mudah-mudahan, ke depannya, bisa dipercepat lagi," sambung Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu. Di Sulsel sendiri, realisasi E-KTP tahap pertama sudah mencapai 1,7 juta orang dari 2,6 juta jiwa penduduk wajib KTP di delapan kabupaten dan kota.
Sementara itu, kemarin, Gamawan juga secara khusus mengunjungi Kecamatan Makassar dan menyerahkan E-KTP secara simbolis kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu, Gamawan memberikan pujian khusus ke Ilham Arief Sirajuddin selaku wali kota.
"Ini sejarah baru karena Makassar sebagai kota besar dengan penduduk 1 juta lebih telah selesai perekeman e-KTP-nya hanya dalam enam bulan, padahal ada daerah lain yang penduduknya hanya 100 ribu orang namun belum selesai perekaman e-KTP-nya, jadi saya berterima kasih kepada pak Wali Kota Makassar (Ilham, red) bukan pak Wali Kota yang berterima kasih ke saya," kata Gamawan usai menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada Walikota Makassar dan perwakilan warga di Kantor Kecamatan Makassar, Senin, 23 April.
Gamawan mengungkapkan, negara Jerman saja membutuhklan waktu 6 tahun untuk perekaman e-KTP-nya, sementara Makassar hanya butuh 6 bulan.
"Memang sebelumnya Makassar kita target 1 juta perekaman e-KTP-nya sampai akhir April, tapi itu akal-akalan kita juga sengaja mematok target besar, sebenarnya Makassar saat ini sudah jauh melampaui target sebenarnya, hehehe," kata Gamawan sambil terkekeh.
Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah warga Makassar yang telah terlayani perekaman e-KTP sebanyak 800 ribu jiwa lebih dari target 1 juta orang hingga ahir April.
Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan kepada warga yang belum terlayani e-KTP, daerah termasuk Makassar kata Gamawan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan peralatan tersendiri, tanpa harus menunggu peralatan dari pusat.
Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan bahwa sebenarnya data penduduk Makassar yang wajib KTP hanya 936 ribu jiwa lebih, tidak sampai 1 juta.
"Karena banyak penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilapor, ribuan mahasiswa yang sudah selesai kuliah juga sudah pulang kampung atau pindah ke daerah lain, semua itu sudah kita bersihkan dari data kependudukan," tutur Ilham.
Menurut Ilham, maksimalnya realisasi perekaman e-KTP di Makassar tidak terlepas dari peran tim operator, aparat kecamatan hingga tingkat lurah yang rela bekerja hingga larut malam. "Masyarakat kita juga patutu diapresiasi karena memiliki antusias tinggi untuk datang ke kantor kecamatann walaupun harus antre," kata Ilham. (amr-kas)
(Depdagri)
25 Apr 2012
Perangkat Desa Tegal Siap Datangi Jakarta
“Perangkat Desa adalah aparatur pemerintahan juga, jadi mari kita laksanakan tugas poko dan fungsi kita dalam pemerintahan!” sambut beliau. “Seiring dengan perjuangan perangkat desa PNS, kami berharap bahwa jika nanti benar-benar terwujud, pemerintah pusat benar-benar mengalokasikan gaji dari APBN bukan seperti kejadian (pengangkatan) Sekdes PNS yang menyerap dari anggaran daerah.
Dalam sambutannya Wabup Tegal juga berharap tunjangan kesehatan yang tahun ini bisa dialokasikan untuk perangkat desa bisa naik anggarannya di tahun-tahun mendatang, yang tentunya juga melihat kemampuan dari APBD setempat.
“Perangkat desa kabupaten Tegal siap datang ke Jakarta kembali dengan damai kalau memang diperlukan dalam rangka pembahasan RUU Desa!” ujar Dikrun, Ketua Umum PPDI Kab. Tegal terpilih, “Kami juga siap melaksanakan program-program pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa dan pelayanan kemasyarakatan” lanjut Dikrun.
Dalam acara tersebut perangkat desa kab. Tegal juga mengharapkan adanya komunikasi yang lebih harmonis lagi antara perangkat desa Kab. Tegal dengan Pemda Kab. Tegal.(Noeg/PusinfoTegal)
(PusinfoPPDI*)
Bagi FPKB, PPDI PNS Harga Mati
Bahkan desa sebagai ujung tombak melayani masyarakat
ditingkat paling bawah, harus mendapat perhatian serius oleh
pemerintah. Diprediksi gaji untuk PPDI sebesar Rp 12 Triliun,
menurutnya, pemerintah masih memiliki anggaran untuk gaji PPDI tersebut.
Sangat pantas jika FPKB tetap konsisten memperjuangkan PPDI jadi PNS.
“Mensitir temuan Kwik Kian Gie, jika setiap tahun anggaran APBN diduga
dikorup Rp 300 Triliun sampai Rp 400 Triliun, angka Rp 12 Triliun sangat
kecil,” ujar anggota Komisi III DPR-RI asal FPKB yang berangkat dari
Dapil IX, H Bachrudin Nasori SSI MM, kemarin saat resesnya di Slawi.
Apapun
konsekuensinya, FPKB tetap bersikukuh, jika memperjuangkan PPDI menjadi
PNS, tetap konsekuen dan eksis. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan
dari seluruh fraksi yang ada agar mampu mendorong PPDI tersebut. Meski
saat ini masih tahap pembahasan dan fraksi lain belum mendukung, namun
FPKB tidak surut dan terus mendukung PPDI. Apalagi dirinya mengetahui
persis, bagaimana perjuangan perangkat desa dalam memberikan layanan
terhadap masyarakat. Kepatutan itulah yang membuat FPKB serius dalam
mendukung PPDI menjadi PNS. “Apapun yang terjadi dalam pembahasan
ditingkat DPR-RI, FPKB tetap konsisten,” ujar Bachrudin. (gon)
7 Apr 2012
HUT PPDI Kab Ciamis Jawa Barat Di Obyek Wisata Panjalu
A.Rahmat Suryana selaku Ketua Penitia HUT Ke 3 PPDI Kab.Ciamis
mengatakan, terlaksananya acara tersebut atas kerjasama seluruh
perangkat desa Kab.Ciamis, sehingga acaranya cukup meriah dengan
menampilkan kesenian tradisional “bebegig” Buta Daor dari Desa Cibeureum
Kec.Sukamantri, pencak silat dari Desa Bahara Kec.Panjalu, pongdut
jkkarinding dari Desa Ciomas Kec.Panjalu, juga kesenian hasil karya PPDI
Kab.Ciamis.
Ketua PPDI Kab.Ciamis Subagio SPd dalam kata sambutannya
mengatakan, bahwa wadah PPDI yang kepengurusannya sudah terbentuk di
Jawa Barat di antaranya Bandung Barat, Ciamis, Garut, Cirebon,
Majalengka, Kuningan dan kabupaten lainnya.”Kami berharap kepada
pemerintah tingkat pusat hingga daerah untuk memperhatikan nasib para
perangkat desa, terutama mohon dukungan perangkat desa menjadi PNS,
karena kini UU Desa sedang digodog di DPR RI,”ujarnya.
Iwan Sudrajat yang mewakili Ketua DPRD Jawa Barat mengungkapkan,
bahwa tuntutan menjadi PNS itu terlalu kecil. “Perangkat desa jangan
terlalu menuntut untuk menjadi PNS. Itu tuntutan yang sangat kecil
sekali. Perangkat desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia
politik lokal. Perangkat desa langsung berhadapan dengan masyarakat,”
katanya.
Dia menilai salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari
perangkat desa adalah masalah kesejahteraan. Selama ini kesejahteraan
perangkat desa memang masih jauh dari layak. “Yang bisa kita angkat
(jadi PNS), ya kita angkat. Untuk yang belum, bagaimana kita memikirkan
kesejahteraannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Drs.H.Iing Syam Arifin
mengatakan, bahwa organisasi PPDI resmi dan untuk TPAPD karena Ciamis
hanya mampu memberikan honor Rp.500.000, dan dia berharap Pemprov Jawa
Barat member tambahan sehingga menjadi Rp.1 juta. “Kami akui, tugas
perangkat desa itu cukup berat, karena berhadapan langsung dengan
masyarakat,”ujarnya. (HUSEN)***
(Sumber : Tabloid Lintas Pena)
Acara HUT PPDI Kab Ciamis Sukses
Asep Rahmat Suryana selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia
(PPDI) Kec.Panjalu yang juga Seksi Pembanngunan di kecamatan setempat,
mengaku lega dan puas karena telah sukses menyelenggarakan acara HUT Ke 3
PPDI tingkat Kab.Ciamis yang berlangsung di alun-alun Panjalu, pekan
lalu.
“Alhamdulillah, pelaksanaan HUT ke 3 PPDI tingkat Kab.Ciamis di
Panjalu dapat berjalan lancar sesuai harapan, dan tidak mengalami
kendala. Bahkan, kami dapat menyelenggarakannya secara meriah dengan
menampilkan berbagai kesenian tradisional khas Panjalu dan
sekitarnya.”ungkapnya.
Selama dua minggu, Asep Rahmat Suryana bersama rengrengan panitia
yang juga anggota PPDI termasuk PPDI Kec.Panjalu, berusaha keras agar
acara HUT Ke 3 PPDI tingkat kabupaten berjalan sukses. Apalagi pada HUT
kali ini dihadiri Wagub Jabar yang diwakili, Ketua DPRD Jabar yang
diwakili dan dihadiri Wabup Ciamis Drs.H.Iing Syam Arifin.
“Acara yang sukses kami gelar, berkat adanya kerja keras
rekan-rekan anggota PPDI dan dukungan semua pihak. Karena itu, kami
mengucapkan terima kasih. Semoga saja, acara semacam ini dapat
mempererat ikatan tali silaturahmi dan PPDI Tetap Jaya,”paparnya. Juga
berharap, agar keinginan anggota PPDI menjadi PNS dapatb tercapai, serta
sejahtera.(HUSEN)***
(Sumber : Tabloid Lintas Pena) / Foto : Dokumentasi PusinfoPPDI* Kab Ciamis
Langganan:
Postingan (Atom)
