Ubaidi Rosyidi, SH: Status Sangat Penting Bagi Kami

Jakarta-Pusinfo PPDI*. Komisi II menerima sejumlah perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Rabu 3 Februari 2010. Dalam tuntutannya, perangkat desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia itu meminta supaya diangkat menjadi PNS. Menurut mereka dengan diangkat menjadi PNS maka ada kepastian status.
Namun anggota Komisi II dari Golkar, Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan tuntutan itu terlalu kecil. “Perangkat desa jangan terlalu menuntut untuk menjadi PNS. Itu tuntutan yang sangat kecil sekali,” katanya. Menurutnya, perangkat desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia politik lokal. “Perangkat desa langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Basuki menilai salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari perangkat desa adalah masalah kesejahteraan. Selama ini kesejahteraan perangkat desa memang masih jauh dari layak. “Yang bisa kita angkat (jadi PNS), ya kita angkat. Untuk yang belum, bagaimana kita memikirkan kesejahteraannya,” katanya.
Gamari Sutrisno dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dalam pertemuan itu, semua pihak terkait harus melakukan koordinasi karena pengangkatan perangkat desa menjadi PNS berkaitan dengan anggaran. “Keinginan untuk menjadi PNS kami hargai, tapi harus melihat kondisi keuangan negara,” katanya.
Di hadapan sekitar tiga puluh orang perwakilan PPDI yang hadir diruang rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu (F-PG), Gamari menyatakan bahwa Komisi II siap memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. “Yang akan kami perjuangkan bagaimana perangkat desa mendapat kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara PPDI Ubaidi Rosidi yang berasal dari Tegal Jawa Tengah menjelaskan bahwa saat ini perangkat desa memerlukan kejelasan status. “Walaupun digaji satu juta rupiah, tapi status sangat penting bagi kami,” katanya.
Meskipun menyadari faktor-faktor pertimbangan tersebut, Ubaidi menyatakan tetap meminta supaya perangkat desa dapat diangkat menjadi abdi negara. “Kami minta diangkat menjadi PNS,” katanya. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejak tahun 1990, perangkat desa dijanjikan tentang kesejahteraan, namun hingga bertemu Komisi II, janji itu belum terwujud.
(VIVAnews)
(PusinfoPPDI* Pusat)

RUU Desa Usulan PPDI: Perjuangan PPDI Untuk Semua Elemen Desa

WONOGIRI,(Pusinfo PPDI)_Tuntutan PPDI tidak hanya untuk kepentingan perangkat desa semata karena kepentingan semua elemen desa-pun sudah termaktub dalam tuntutan yang disampaikan. Demikian yang disampaikan Ketua I PPDI Pusat Widhi Hartono saat memaparkan hasil pertemuannya dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie pada hari Kamis (2/2), kemarin.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan untuk memenuhi undangan Ketua DPR RI itu, lanjut Widhi, selain dihadiri Ketua Umum PP PPDI Ubaidi Rosyidi, SH juga didampingi perwakilan pengurus PPDI dari Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. “Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPR Gedung Nusantara Lantai III. Pak Marzuki Alie didampingi Pak Taufik Effendi mantan menPAN yang sekarang menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI,” jelas Widhi.
“Dalam pertemuan itu Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi,SH menyerahkan bentuk perjuangan PPDI, surat dukungan dari delapan fraksi dan dukungan Bupati maupun Ketua DPRD terkait RUU Tentang Desa,” papar Widhi yang juga Ketua PPDI Wonogiri itu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Widhi, bahwasanya tuntutan PPDI diantaranya tentang perlindungan hukum desa secara utuh, kepastian masa jabatan kepala desa dan penghasilannya. “Juga kejelasan status perangkat desa selain kades, alokasi dana bagi desa agar masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan,’ lanjut Widhi.
Di akhir penjelasannya Widhi Hartono kembali menegaskan bahwa agar aspirasi PPDI tidak hilang pada saat RUU Tentang Desa dibahas, PPDI  akan terus melakukan pengawalan-pengawalan dengan lebih mengintensifkan komunikasi dengan anggota DPR. (sumber : Jibi/solopos/Foto : File Pusinfo)
(PusinfoPPDI* Pusat)

SBY: Pandai Memanen, Harus Pandai Menanam

JAMBI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, dalam rangkaian kunjungan kerjanya saat memperingati puncak Hari Pers Nasional, di Jambi, berkesempatan melakukan panen ikan Patin. Panen dilakukan di kawasan Minapoli Desa Pudak, Kecamatan Kumpehulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi pada Jumat, 10 Februari 2012.
Pada kesempatan itu, SBY dan Ibu Negara langsung mengambil ikan Patin yang merupakan milik Kelompok Tani Tunas baru, Desa Pudak. Ia berkali-kali menangkap ikan Patin di kolam dengan menggunakan jala sembari  tersenyum.
“Ini bukti dari hasil kerja keras. Indonesia memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian dan perikanan. Bila dimanfaatkan dengan baik, niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan,” kata SBY.
Ia juga menekankan agar masyarakat sekitar memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. SBY berharap warga mau bekerja keras dalam menanam.
“Seharusnya, jika pandai memanen harus pula pandai menanam" ujarnya.
Timan (54), Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Pudak, menjelaskan, ikan Patin yang dipanen Presiden ini sudah berumur tujuh bulan, dengan memiliki berat rata-rata 0,9 hingga 1 kilogram. Satu kolam yang dipanen menghasilkan sekitar 3,5 ton.
Terdapat 63 orang dalam kelompok Tani Tunas Baru ini. Sementara itu, di desa Pudak ini, terdapat enam kelompok tani, dengan jumlah kolam mencapai 630 unit.
Warga Pudak mulai membuka usaha ini sejak 2004, dengan menanam berbagai jenis ikan. Seperti Patin, Nila, Gurami dan Ikan Mas. “Kami di sini tidak hanya mengelola kolam ikan, tapi juga bertanam padi,” ujarnya.
Para petani ikan di daerah ini, menurut Timan, memberi pakan ternak ikannya dari hasil buatan sendiri. Yaitu, dengan memanfaatkan limbah sekitar, seperti bahan dasar dedak (kulit padi), ikan rucah, poles (dedak halus), dan bongkol kelapa.
Hasil panen warga setempat, sebagian besar memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selebihnya, dijual ke beberapa daerah provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. (art)
(Vivanews)

Panen Ikan Patin, Pemanfaatan Lahan Budi Daya Perikanan Air Tawar Baru 10%

JAMBI. Pemanfaatan potensi perikanan budi daya air tawar  masih rendah,  hanya 10% dari potensi yang ada, sehingga dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan ketahanan pangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan pemanfaatan lahan budi daya perikanan air tawar baru mencapai 10%, air payau 40%, sedangkan pemanfaatan budi daya perairan laut hanya 0,01%.
"Ini berarti perikanan budi daya sangat besar potensinya," ujarnya saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak, Muaro Jambi, Jumat 10 Februari 2012.
Dia menjelaskan  agar sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi roda penggerak perokonomian nasional dibutuhkan kerja sama yang baik dengan stake holder lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah dan wilayah perairan agar digunakan secara maksimal dalam menciptakan ketahanan pangan.
Saat mengunjungi kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi, presiden meminta agar pemanfaatan lahan dan wilahah perairan untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut dijadikan gerakan nasional. "Melalui gerakan ini, maka meskipun harga pangan naik namun setiap rumah tangga di Indonesia tetap memiliki kecukupan pangan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia menuturkan budidaya ikan patin di Jambi dapat dijadikan contoh bagi wilayah lainnya agar masyarakat tidak mengalami kesusahan pangan dan kelaparan.
Menteri Sharif memaparkan untuk memenuhi kebutuhan ikan patin dalam negeri dan pasar global, pihaknya meminta kepada pembudidaya patin di Jambi agar bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Cicip meresmikan Unit Pengolahan Fillet Patin di Kemingking, Kabupaten Muaro Jambi. “Untuk menghentikan impor ikan patin atau ikan dori dari Vietnam maka produksi patin nasional harus ditingkatkan terlebih dahulu."
Dengan peresmian pengolahan fillet patin, katanya, secara strategis akan meningkatkan gairah dan produksi budidaya patin di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, karena industri fillet patin dapat dioperasikan secara besar.
Untuk memberikan kesempatan kepada produk patin lokal dapat berkembang dan berdaya saing di pasar domestik dan global, KKP menyediakan enam unit pengolahan fillet patin di Indonesia pada 2011.
Sharif menambahkan selain di Jambi, enam unit pengolahan fillet patin lainnya berada di Karawang, Purwakarta, Tulung Agung, Banjar, dan Riau. "Saya berharap unit pengolahan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok pengolah usaha kecil menengah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produksi budidaya patin," jelasnya.
Jumlah kolam ikan patin di Jambi mencapai 7.884 kolam yang terdiri dari 107 kelompok. Luas rata-rata kolam mencapai 300 m2 dengan produksi 2,5 ton per kolam dengan waktu pemeliharaan 6-7 bulan dengan ukuran 0,6-0,8 kg. Produksi ikan patin di Provinsi Jambi mencapai 5-8 ton per hari.
Menurut Cicip, jika lahan-lahan dan wilayah perairan yang ada dimanfaatkan secara maksimal, ke depan Indonesia menghentikan impor ikan patin dari Vietnam yang saat ini dilakukan khusus untuk memenuhi permintaan hotel, restoran, dan katering. (bas)
(Bisnis Indonesia)