Recheking Tim Penilai P2WKSS Ke RW 01 Kel Tegal Lega Bogor Tengah

Bogor. RW 01 Kelurahan Tegal Lega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor di Recheking Tim Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Barat.
Kedatangan tim selain untuk memantau  secara langsung perkembangan kondisi lokasi binaan juga untuk melihat secara langsung . Tim evaluasi yang diketuai Tintin S Hidayat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/12/2011).
Dilokasi binaan Tim diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Bambang Gunawan mewakili Walikota Bogor didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Hj. Nia Kurniasih,  Dinas terkait dan Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Bogor diwakili Ketua Hj. Taty Basyit bersama para pengurusnya, 
Dalam kesempatan tersebut tampak hadir acara penerimaan tim tersebut Camat dan lurah se - Kota Bogor. 
Sekdakot Bambang Gunawan mengatakan, kesuksesan program terpadu P2WKSS tidak hanya semata-mata untuk mengejar pencapaian prestasi bagi Kota Bogor, tetapi lebih jauh, program ini untuk memotivasi para ibu dan kaum wanita umumnya dalam berkarya, serta mendukung usaha–usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Intinya, kata Bambang, dalam konteks peningkatan peran serta mesyarakat dalam membangun wilayah, keberadaan kaum wanita yang aktif, diharapkan mampu menjadi faktor pemacu meningkatkan peran serta masyarakat pada setiap aktivitas pembangunan. Artinya memang harus terus menerus didorong untuk bisa berperan lebih nyata di dalam usaha-usaha meningkatkan kualitas kehidupan di wilayahnya masing-masing “jelasnya.
Ditambahkannya, bahwa lokasi program terpadu P2WKSS di Kota Bogor  RT. 01, RT 03, RT. 04 dan R T.06 di wilayah RW.01 Kelurahan Tegallega Di lokasi ini ada sekitar 100 perempuan binaan yang masuk dalam kategori keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap satu yang mendapatkan berbagai program pembinaan yang melibatkan Dinas/Instansi dan Organisasi terkait.
Sementara Ketua Tim Recheking Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Provinsi JawaBarat Tintin S Hidayat, mengucapkan selamat kepada Kelurahan Tegallega  Kecamatan Bogor Tengah karena lokasi P2WKSS ini  telah masuk dalam tahap Recheking. “Semoga dapat dijadikan lebih memacu untuk membangun dan memelihara di lingkungannya baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarganya, “ kata Tintin.
Tintin mengingatkan, program P2WKSS jangan sekedar mengejar juara baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Tetapi, P2WKSS harus dijadikan sebagai pemicu dan pemacu agar masyarakatnya bisa meningkatkan kesejahteraan baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sosialnya.
Kota Bogor dalam  P2WKSS tipe perkotaan akan bersaing dengan Kota Cimahi, dan Kota Banjar.
Tim Provinsi Jabar dalam peninjauannya ke RW 01 Kelurahan Tegal Lega melakukan peninjauan ke 15 lokasi binaan diantaranya, PAUD sudut baca, Children Centre, BKB, Kelas Bumil, Posyandu, KWT Kananga,  Warung Binaan PKK, dan  Peninjauan ke Rumah Sehat. (gus)
(kotabogor)

Penilaian P2WKSS Di Desa Sidomulyo

Ciamis (14/11). Penilaian P2WKSS Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran, program ini sangat penting dan strategi dalam upaya memajukan bangsa kedepan khusus nya kaum perempuan karena sampai saat ini kita akui meski penduduknya banyak dan potensi banyak kita berada di urutan bawah di dunia karena terbentur SDM yang rendah dan tidak memiliki daya saing yang tinggi. Sebenarnya kaum ibu itu banyak andil dalam membangun terutama dalam membangun keluarga, untuk itu diharapkan kaum perempuan harus didorong untuk memiliki keterampilan memiliki daya saing yang tinggi daripada di rumah.

(ciamiskab)

Bupati Ciamis Perintahkan Bawasda Audit Keuangan Desa

Ciamis (19/11). Bupati Ciamis Engkon Komara memerintahkan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau Inspektorat mengaudit dana keuangan desa, menyusul ditetapkannya kenaikan tunjangan kesejahteraan bagi perangkat desa di Kabupaten Ciamis.

Sebelumnya, Pemerintah Ciamis menetapkan tambahan tunjangan untuk aparat desa sebesar Rp100 ribu perorang perbulan. Menurut Engkon, seiring dengan kenaikan dana tersebut desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan karena banyaknya sumber keuangan yang masuk ke desa mulai dari daerah, propinsi, ADD dan sektoral lainnya termasuk anggaran desa peradaban.

“Selain itu, aparat desa juga punya pancen atau bengkok, jika diakumulasikan berapa total penghasilan mereka, tentunya akan melebihi UMK Ciamis, sementara targetnya sebelum 2014 tunjangan perangkat desa jangan sampai kurang dari UMK,” Kata Engkon.

Untuk menciptakan keterbukaan itu, lanjut Engkon, pihaknya sudah memerintahkan Inspektorat agar melakukan audit keuangan desa, dari mana saja sumbernya dan dipergunakan untuk apa. “Supaya saya tahu alur keuangan desa, saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk mengaudit, tapi saya minta dilakukan mulai tahun 2012 karena tahun ini waktunya tidak memungkinkan,” tegasnya.

Engkon menegaskan, audit itu juag sebagai bentuk pengawasan agar keuangan desa dikelola dengan baik. Pihaknya tidak mau tiba-tiba mendengar ada masalah dengan hukum terkait anggaran desa, jadi ini harus diantisipasi sejak dini. “Kenaikan itu juga harus jadi motivasi agar pengelolaan keuangan di desa bisa lebih baik,” tegas Engkon.

Sebelumnya, tunjangan perangkat desa di Ciamis mengalami kenaikan masing-masing Rp 100 ribu perorang perbulan, yakni Rp 400 ribu menjadi Rp 500 ribu, untuk sekretaris desa non PNS sebelumnya Rp 525 ribu menjadi Rp 625 ribu. Sedangkan tunjangan kepala desa tidak mengalami kenaikan, tetap Rp 1 juta per bulan. Rencana kenaikan itu sempat ditolakbupati Ciamis, namun dukungan lima fraksi dari tujuh fraksi yang ada terus mengalir, sehingga Banggar dan TAPD menyetujui adanya kenaikan. (NAN)
(onlinejabarnews)

Ringkasan RAPBD Ciamis Tahun Anggaran 2012

(ciamiszone)

5 Kecamatan Sentra Agropolitan Di Ciamis

Ciamis (9/12). Untuk meningkatkan perekonomian lokal dalam bidang peternakan, Bank Indonesia Bandung memberikan sejumlah bantuan untuk mengembangkan terciptanya kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis dengan memberikan bantuan awal kepada Gapoktan dan SMK Nurul Huda, Kabupaten Ciamis.

Dalam rapat koordinasi Pengembangan Agropolitan Kabupaten Ciamis di Ciamis, Jumat, Kepala Bank Indonesia Bandung Lucky Fathul Aziz Hadibrata mengatakan bantuan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) itu berupa "screenhouse" Rp140 juta untuk Gapoktan Karangsari dan pembangunan kandang ayam model Rp105 juta untuk SMK Nurul Huda.

Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ciamis. "Bantuan itu bisa menjadi pemicu dan stimulus bagi peternak untuk mengembangkan bisnis tersebut lebih lanjut," kata Lucky.

Dalam kesempatan itu Kepala BI mengatakan, program agropolitan yang dikembangkan di Ciamis untuk memberikan kontribusi yang tujuannya mensejahterakan petani dan peternak setempat.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah meminta kepada para pimpinan bank yang ada di Ciamis untuk tidak segan-segan menyalurkan kredit kepada para peternak dan petani.

Lucky menilai kawasan Priangan timur, khususnya Kabupaten Ciamis sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan yang dapat menumbuhkan perekonomian di Jabar.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin mengatakan, wilayahnya memang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan, karena dasarnya sudah ada sejak awal, sehingga tinggal dikembangkan lebih baik lagi dengan dukungan pihak perbankan.

Menurut Wabup, Ciamis memiliki lahan yang cukup luas dan didukung sumber daya alam dan telah memiliki komoditi unggulan yang sesuai dengan budaya lokal, seperti komoditas kelapa, kakao, padi, jagung, kopi, teh, ternak sapi, ayam dan ikan tawar maupun laut.

Selama ini, kata dia, Ciamis merupakan sentra penghasil komoditas palawija, holtikultura, peternakan dan perikanan terbesar kedua di kawasan Jawa Barat, sehingga nantinya akan berkontribusi bagi pengadaan pasokan pangan nasional .

Agropolitan yang tersebar di lima kecamatan itu seluas 270 ribu hektare sawah dan 435 ribu hektare perkebunan, akan menjadi harapan peningkatan perekonomian ke depan. "Untuk itu kami meminta dukungan dari semua pihak terutama pihak perbankan guna mewujudkan kawasan agropolitan tersebut," katanya.

Kelima Kecamatan yang akan dijadikan sentra agropolitan, kata dia, yakni Kecamatan Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Lumbung dan Kecamatan Sukamantri. ***5***
(antarajawabarat)

Pendamping Program Keluarga Harapan Diberi Pelatihan

Lombok Tengah - Para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah kemarin pagi diberikan pelatihan. Mereka diberikan pelatihan tentang Service Provider atau Pelayanan untuk Kesehatan dan Pendidikan. Acara pelatihan atau Bintek dilaksanakan di Wisma Mandalika Loteng. Bintek dibuka oleh Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Muhammad Danial yang sekaligus membacakan Sambutan Bupati. Menurut Danial, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini terus melakukan pembangunan di segala bidang. Semua kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Berbagai program kegiatan pun dilaksanakan baik itu program dari Pemda Loteng sendiri maupun Pemerintah Pusat.

Salah satu kegiatan Pemerintah Pusat yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini Program Keluarga Harapan (PKH) yang sasarannya adalah rumah tangga sangat miskin. Selain Danial, hadir pula Tim Koordinasi Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lombok Tengah, para narasumber, KUPT Pendidikan dan Kesehatan se-Lombok Tengah. Menurut H. Lalu Danial, masyarakat miskin di Lombok Tengah saat ini mencapai angka 17 ribuan. Nantinya, mereka akan diberikan uang tunai oleh pemerintah secara bersyarat setelah didata dan dibimbing oleh tenaga pendamping yang handal,yang direkrut untuk membantu Program Keluarga Harapan.”Tentunya, para Pendamping yang terjun ke masyarakat ini, hendaknya memelihara hubungan baik dengan masyarakat, serta aparat pemerintah di desa dimana dia bertugas,” harap Danial.Yang sangat perlu, sambung Danial, para Pendamping hendaknya membimbing masyarakat atau memberikan motivasi agar mau bekerja serta terus banyak berkarya untuk menunjang keluarganya, agar mampu menciptakan keluarga yang sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, apa yang diharapkan dapat terwujud demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. L. Sastra Wiria, M.M juga selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Bintek dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Bimbingan Teknis Service Provider layanan kesehatan dan layanan pendidikan Program Keluarga Harapan, ini diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari perwakilan Bidan yang ada di setiap desa yang ada di Loteng, UPT Kesehatan dan UPT Pendidikan dan 12 Pendamping PKH Kabupaten Lombok Tengah. Adapun nara sumbernya, lanjut Sastra Wiria, terdiri dari Tim dari Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Kesehatan. “Nantinya, para  Pendamping yang diberikan Bintek akan diberikan materi kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan PKH, Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan dan kiat-kiat yang dikembangkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan PKH. Selain itu juga materi tentang Kebijakan Teknis dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan kiat-kiat yang dikembangkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program PKH.” ujarnya. (Humas)
(lomboktengahkab) 

Operator e-KTP Tunda Bulan Madu

Aceh - Sejumlah operator proses pembuatan e-KTP di Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah terpaksa menunda bulan madu untuk mengejar target 25 hari lagi atau sampai 31 Desember 2011. Untuk kecamatan ini, proses pembuatan e-KTP baru mencapai 6.083 jiwa atau sekitar 23 persen dari jumlah penduduk yang wajib KTP, 26.000 jiwa.

Camat Bebesen, Subhan Sahara SSos, Senin (5/12) menyatakan para operator e-KTP harus bekerja dari pagi sampai dinihari secara bergantian atau dari pukul 08.00 sampai 24.00 WIB. Dia menyebutkan, di antara operator yang baru saja menikah ditugaskan pada malam hari guna melayani pendataan dan pemotretan e-KTP.

Dia mengatakan para operator itu harus menunda bulan madu karena tidak boleh mengambil cuti atau berlibur. Disebutkan, operator e-KTP di Kecamatan Bebesen sebanyak empat orang yang sudah terlatih ditambah 11 petugas administrasi plus enam tenaga lain, sehingga jumlahnya 17 orang.

Dari 17 petugas, katanya, ditugaskan dari pagi hingga malam hari, diberikan waktu istirahat secara bergantian. Sebagian petugas yang baru menikah, juga terpaksa masuk kerja pada malam hari dengan pertimbangan banyak warga yang bekerja pada siang hari, baik PNS maupun pedagang, sehingga hanya memiliki kesempatan mendatangi kantor camat pada malam hari saja.

“Guna melayani pembuatan e-KTP, beberapa petugas yang baru menikah terpaksa masuk malam hari sehingga tidak sempat berbulan madu,” ujar Subhan Sahara.

Dari 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, jumlah warga KTP terbanyak di Kecamatan Bebesen. Jumlah wajib KTP Kecamatan di Bebesen sebanya 26.000 jiwa tersebar pada 28 kampung dan hingga Senin (5/12), jumlah warga yang sudah menjalani pemotretan e-KTP sebanyak 6.083 jiwa, sementara batas waktu penyelesaian e-KTP hingga 31 Desember 2011.

Pembuatan e-KTP di kecamatan ini menggunakan dua set personal computer (PC) (PC) yang dilengkapi alat pindai iris mata, tanda tangan dan sidik jari ditambah kamera. Menurut Subhan, setiap satu PC hanya mampu memproses  200 e-KTP setiap hari. “Dilihat dari kemampuan proses setiap komputer, pembuatan e-KTP itu tidak akan selesai hingga 31 Desember 2011,” ujar Subhan Sahara.

Dia menyesalkan kontraktor pusat yang terlambat menyerahkan satu unit komputer pembuatan e-KTP, padahal jumlah penduduk wajib KTP di Kecamatan Bebesen paling banyak di Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 39.000 jiwa dan jumlah wajib e-KTP sebanyak 26.000 jiwa. “Jumlah penduduk yang wajib KTP di Kecamatan Bebesen merupakan yang terbanyak di Kabupaten Aceh Tengah,” tandas Camat Bebesan itu.(min)

Editor : bakri

(Aceh Tribun News)

Setelah 2012 Pembuatan e-KTP Tidak Gratis Lagi

Kalimantan Tengah - Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan menerapkan Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) pada tahun 2012. Saat penerapannya nanti akan dilakukan secara massal dan digratiskan alias tidak dipungut biaya. Karenanya untuk memberikan pemahaman apa itu e-KTP, Rabu (9/11) digelar sosialisasi dengan mengundang seluruh elemen masyarakat di gedung serbaguna.

Bupati Kotim H. Supian Hadi yang membuka sosialisasi e-KTP tingkat Kabupaten Kotim mengatakan bersama 300 kabupaten/kota di Indonesia, Kotim akan menerapkan e-KTP di tahun 2012. Dokumen kependudukan ini akan menggantikan KTP manual yang saat ini masih berlaku.

Dijelaskan dengan diterapkannya e-KTP banyak manfaat yang didapat. Diantaranya mencegah dan menutup peluang KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kedua mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negeri Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

Ketiga mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku criminal termasuk teroris, TKI illegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan palsu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotim HM. Fahruddin mengatakan dengan sosialisasi e-KTP ini aparat pemerintah termasuk masyarakat bisa memahami KTP elektronik tersebut.

e-KTP ini, katanya sebagai pengganti KTP manual yang saat ini masih berlaku baik yang ditanda tangani oleh camat maupun kepala Disdukcapil. Sementara dalam e-KTP tidak lagi ditandatangani Kepala Disdukcapil, tapi langsung ditanda tangani si pemlik KTP.

“dalam e-KTP kan dilengkapi dengan chip yang didalamnya berisikan biodata lengkap masing-masing pemilik. Manfaatnya tidak hanya sebagai tanda pengenal tapi akan lebih multifungsi,” ujar Fahruddin.

Dijelaskan sesuai jadwal penerapan e-KTP di Kabupaten Kotim akan diberlakukan April 2012, sementara Februari 2012 akan dilakukan pelatih operator.

“Kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Untuk peralatan sebagai sudah dikirim dari provinsi,” ucapnya.

Dalam pembuatannya sendiri nantinya dilaksanakan secara massal. Warga yang akan membuat e-KTP akan dipanggil menggunakan surat panggilan yang dikeluarkan masing-masing camat. Misalnya dalam satu hari di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dipanggil 300 orang. Nah mereka inilah yang nantinya wajib mendatangi kantor pelayanan.

“Selanjutnya seperti itu dengan jumlah panggilan yang bervariasi sampai berakhir tahun 2012. Setelah 2012 pembuatan e-KTP tidak gratis lagi. Dan itu dibebankan biayanya kepada yang mengurus KTP,” jelasnya. (radar sampit/sampitonline.com)

(Sampit Online)

Mendagri Janji RUU Desa Diserahkan Ke DPR Pekan Depan

Jakarta. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan draf RUU Desa saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Dia berjanji draf RUU itu akan dikirim Presiden ke DPR pekan depan.

"Sinkronisasi seluruh kementerian sudah selesai. Minggu ini saya ajukan ampres-nya kepada presiden," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Dia mengungkapkan, dalam draf RUU Desa tidak ditetapkan prosentase alokasi anggaran untuk desa. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penganggarannya diatur oleh kabupaten/kotamadya dengan menggunakan anggaran daerah.

"Desa bagian dari kabupaten. Karena dananya dari kabupaten, maka kabupaten yang mengatur alokasi dana ke desa masing-masing," jelas Gamawan.

Mantan Gubernur Sumbar ini yakin cara demikian tidak membebani anggaran kabupaten. Sebab pada kenyataannya pendapatan kabupaten setiap tahun meningkat sehingga bisa memastikan ketersediaan alokasi dana untuk desa.

"Kita harus patuh dengan sistem otonomi daerah. Tidak bisa dari pusat langsung ke desa, terlewati propinsi dan kabupaten. Pemerintah begitu kan tidak ideal," sambungnya.

(Bandung News)

Pertanyakan Status Motor Inventaris Pemerintahan Desa Yang Lama

Sumedang. Sejumlah kepala desa (Kades) yang tergabung dalam DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab. Sumedang, kini mempertanyakan soal status kepemilikan sepeda motor inventaris lama jenis Honda Win yang dijadikan kendaraan operasional mereka.
Pertanyaan tersebut muncul, menyusul adanya penggantian motor inventaris baru bantuan dari Pemprov Jawa Barat yang telah diterima beberapa hari lalu.
Wakil Ketua DPC Apdesi Kab. Sumedang, Ropendi, kepada “KP”, Rabu (30/11), mengakui, saat ini sebagian Kades memang telah menerima kembali motor inventaris baru bantuan dari Gubernur. Dengan demikian, secara otomatis semua motor inventaris lama kemungkinan besar tidak akan dipergunakan lagi untuk kendaraan operasional Kades, karena selain banyak yang kondisinya sudah rusak, sekitar 270 motor inventaris kades/lurah di Sumedang itu pun saat ini kondisinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan kendaraan operasional.
Karena alasan tersebut, kata Ropendi, pihak Apdesi atas nama para Kades di Sumedang, tentu ingin mempertanyakan status kepemilikan motor inventaris lama untuk ke depannya, apakah boleh didum alias dilelang untuk dibeli oleh para Kades yang masih menjabat atau bagaimana.
“Kalau boleh, kami meminta kepada pihak pemerintah, agar semua motor inventaris lama para Kades itu ke depannya supaya bisa dialihkan status kepemilikannya menjadi milik pribadi para Kades dengan cara diperbolehkan untuk dibeli oleh kami sebagai tanda kenang-kenangan semasa kami menjabat sebagai Kades,” kata Ropendi, Kepala Desa Sukamaju yang juga Ketua DPK Apdesi Kec. Rancakalong tersebut.
Permintaan seperti itu dibenarkan juga oleh Ketua DPK Apdesi Kec. Cisitu, Darmo. Malah menurut Darmo, sejauh ini para Kades memang tidak pernah mendapatkan gaji atau pun tunjangan pensiun sebagai tanda jasa mereka selama mengabdi pada masyarakat dan pemerintah. Sehingga, saat Kades itu berhenti, maka secara otomatis tidak akan ada tanda jasa apapun yang bisa dijadikannya kenang-kenangan semasa mereka menjabat sebagai orang nomor satu di desanya.
Karenanya, lanjut Darmo, sangat wajar jika para Kades meminta kepada pihak terkait agar motor inventaris lama tersebut bisa diperbolehkan untuk dibeli oleh para kadesnya masing-masing.
“Walaupun kondisi motornya sudah rusak dan tidak layak lagi, tapi bagi kami motor ini tentu sangat berarti, paling tidak, motor ini bisa menjadi kebanggaan saat kami berhenti jadi Kades kelak,” harapnya. K-25***

(Kabar Priangan)