skip to main
|
skip to sidebar
PPDI KABUPATEN CIAMIS
Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kab. Ciamis
Beranda
Download
Galeri Foto
Translate
Link Facebook :
Pusinfo PPDI Kab Ciamis
Pusinfo PPDI Prov Jawa Barat
PPDI Dukung Perangkat Desa PNS; UU Desa Utk RI Masa Depan
Dukung Perangkat Desa Di Indonesia Menjadi PNS
Forum Desa Merdeka
Link Web :
Pusat Informasi PPDI*
Desa Merdeka
Pemkab Ciamis
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
Pemprov Jawa Barat
Kemendagri
DPD RI
DPR RI
MPR RI
Presiden RI
12 Des 2011
Ringkasan RAPBD Ciamis Tahun Anggaran 2012
(
ciamiszone
)
Posting Lebih Baru
Posting Lama
Beranda
Cari :
Arsip :
►
2013
(6)
►
Maret
(3)
►
Februari
(3)
►
2012
(35)
►
Juni
(5)
►
Mei
(1)
►
April
(9)
►
Maret
(5)
►
Februari
(4)
►
Januari
(11)
▼
2011
(37)
▼
Desember
(24)
Perintisan Kawasan Agrowisata di Padaherang
Karangkamulyan Obyek Wisata Sejarah Antara Ciamis ...
Tahun Baru 2012 Ke Pangandaran, Mampir Di Sup Gura...
Rp130 Juta Ludes untuk Taruhan Pemilihan Kepala Desa
Pungutan Bantuan Sepeda Motor
Gotong Royong Menyapu Sepanjang Jalan 290 Km Pecah...
Lewat Twitter Warga London Ajak Gotong Royong Bers...
Recheking Tim Penilai P2WKSS Ke RW 01 Kel Tegal Le...
Penilaian P2WKSS Di Desa Sidomulyo
Bupati Ciamis Perintahkan Bawasda Audit Keuangan Desa
Ringkasan RAPBD Ciamis Tahun Anggaran 2012
5 Kecamatan Sentra Agropolitan Di Ciamis
Pendamping Program Keluarga Harapan Diberi Pelatihan
Operator e-KTP Tunda Bulan Madu
Setelah 2012 Pembuatan e-KTP Tidak Gratis Lagi
Mendagri Janji RUU Desa Diserahkan Ke DPR Pekan Depan
Pertanyakan Status Motor Inventaris Pemerintahan D...
Hayono Isman : UU Desa Jangan Dibuat Dengan Terges...
Semmy Matulessy : Gugatan Ke MK adalah Pintu Untuk...
Agun Gunandjar Sudarsa Tidak Setuju UU Desa Dan St...
Jabar Pesimistis E-KTP Capai Target
Daur Ulang Sampah Elektronik
Bank Sampah Bantul Kembali Terima Penghargaan
RT 85 Miliki Bank Sampah Mandiri
►
November
(5)
►
Oktober
(2)
►
Februari
(6)
►
2010
(18)
►
November
(14)
►
Maret
(4)
►
2009
(1)
►
Agustus
(1)
Popular
Desa Sebagai Daerah Otonomi Tk III ?
TAP MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, di antaranya berbunyi : III. REKOMENDASI ...
PPDI Ponorogo Tuntut jadi PNS
Oleh : Muh Nurcholis | 25-Sep-2010 KabarIndonesia, Ponorogo-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus m...
RUU Desa : Desa Sebagai Daerah Otonom Tingkat III Keharusan Konstitusi
Oleh : Suryokoco Suryoputro Dalam sebuah catatan yang saya peroleh dari tulisan AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko yanmg menyebutk...
Layanan E-KTP di 8 Daerah Diperpanjang hingga April
Sulawesi Selatan. Kepastian perpanjangan layanan e-KTP di delapan kabupaten/ kota yang menerapkan program tahap pertama ini diperoleh meny...
PPDI Tegal Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Tegal-Jawa Tengah . Ratusan perangkat desa di Kabupaten Tegal Jawa Tengah, mendatangi Gedung DPRD setempat. Mereka mendesak DPRD untuk m...
Gerindra Minta Perangkat Desa PNS
Jakarta. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pemerintah yang akan meneruskan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan ju...
Ir. H. Aburizal Bakrie : Partai Golkar Kawal DIM RUU Desa Dari PPDI
Partai Golkar akan mengawal RUU Desa dan DIM yang disampaikan oleh PPDI. Hal itu disampaikan oleh Ir. H. Aburizal Bakrie atau Ical pangg...
Diberdayakan oleh
Blogger
.