Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR
RI, Hayono Isman menilai adanya pihak yang menganggap pemerintah SBY
Boediono yang dinilai tidak peduli desa karena tidak secepatnya
menyerahkan RUU Desa, adalah kurang pas. “Kepedulian terhadap desa tidak
hanya karena buru buru menyerahkan RUU Desa, Proses sebuah UU tidak
boleh grusa grusu (tergesa-gesa. red), jadi kurang pas kalau
ada penilaian pak SBY tidak peduli desa” kata Hayono yang baru saja
terpilih menjadi Ketua Umum KOSGORO.
Program pro rakyat yang langsung ke desa sangat dari pemerintah cukup
banyak. “Program pro rakyat, ekonomi kerakyatan, kesehatan rakyat, KUR,
PNPM, KB, posyandu, dan masih banyak yang lainnya adalah bukti
keberpihakan pemerintah untuk masyarakat desa” lanjut anggota Dewan
Pembina Partai Demokrat ini.
Dalam semangat reformasi dan demokratisasi, tidak ada pembatasan
periodisasi perlu dicermati dan perlu pembahasan mendalam.
“Demokratisasi di desa tidak harus sama dengan kepemimpinan pusat dan
daerah, bisa saja dengan pertimbangan aspirasi lokalitas maka tidak
harus kepala desa hanya boleh menjabat dua kali. Tetapi semua ini harus
dibahas dan dikaji bersama oleh pemerintah dan DPR. Realitas pedesaan
harus didengar oleh wakil wakilnya di DPR” katanya.
Sebaiknya kepala desa tidak menjadi pengurus partai politik. “Kepala
desa adalah panutan dan pelindung bagi semua elemen masyarakat desa,
maka selayaknya kepala desa tidak menjadi pengurus partai politik. Namun
untuk menjadi simpatisan atau anggota partai saya pikir tidak masalah.
Saya percaya hampir semua partai sepakat untuk hal ini (larangan menjadi
pengurus partai – red)” jelas Hayono saat dihubungi desa merdeka.
Reformasi birokrasi dengan perampingan aparatur di tingkat pusat dan
daerah sangat perlu, untuk desa mungin perlu ada pengangkatan /
pengisian PNS untuk mendukung pelayanan publik. “Semangat reformasi
birokrasi bila dapat dilakukan efisiensi di tingkat pusat dan daerah,
maka sangat mungkin dialokasikan PNS di tingkat desa yang tidak cukup
hanya sekretaris desa” lanjutnya.
Bicara desa Hayono teringat visi misi nya saat memimpin Generasi Muda
Kosgoro tahun 1985, hasil Mubes di desa Kalisoro TawangmanguJjateng.
“Saya mengusung semangat kembali ke desa saat terplih memimpin GMK1985,
jadi buat saya bicara desa bukan hal yang baru. Dan saya senang sekarang
banyak kepala daerah yang mengusung program kembali ke desa” kata
Hayono.
Menanggapi isu yang beredar tentang ketidak berpihakan Pemerintah
terhadap desa, Hayono berharap masyarakat desa tidak mudah terprovokasi.
”Kita memberi ruang pada harapan dan keinginan masyarakat desa. Saya
setuju adanya harapan alokasi dana desa langsung dari pusat, mungkin
yang perlu dicermati adalah besaran dan caranya.” kata Hayono mengakhiri
pembicaraan . (DSA). Ardena Tinamura.
(Desa Merdeka)