15 Jun 2012
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PNPM MANDIRI PARIWISATA
Yang bisa hadir di kantor Dipowisata malam itu, yaitu Bapak Ir. Marsito Merto (Mr. Tito), Bapak Syamsubani, Bapak Warsito, Bapak A. Sigit Istiarto, Bapak Maryanto, dan penulis.
Dua minggu kemudian, pada tanggal 21 Mei 2011, para ketua RT/RW di Kampung Dipowinatan diundang ke Balai Warga untuk melihat sarana fisik yang telah dimiliki oleh kampung Dipowinatan tersebut. Umumnya mereka menyambut gembira.
Selain peralatan sound system, dana batuan PNPM Mandiri Pariwisata ini juga digunakan untuk membeli kursi seperti yang terlihat di dalam foto. Disamping untuk menyambut para tamu/turis yang datang, kursi ini juga bisa disewa oleh warga yang membutuhkan. Dengan harga yang telah ditetapkan oleh kampung. Dari usaha menyewakan kursi ini, kampung juga mendapat pemasukkan dana.
Dengan dana bantuan PNPM ini warga kampung Dipowinatan dapat merasakan manfaat yang cukup banyak. Terlebih, khususnya dalam hal menunjang kegiatan kepariwisataan.
(Dipowisata)
SMK Nurul Huda Panumbangan Ciamis Melahirkan Ahli Peternakan
Berada di sentra peternakan ayam Jawa Barat tidak membuat generasi muda di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, paham teknik pemeliharaan unggas yang baik. Akibat kondisi ekonomi, banyak lulusan SMP tak melanjutkan sekolah. Kehadiran SMK Agro Peternakan Nurul Huda memberi jalan keluar.
Ari Rinaldi (18), warga Kampung Maparah, Desa Maparah, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah selepas lulus SMP dua tahun lalu. Penghasilan orangtuanya sebagai buruh tani terlalu kecil untuk membiayai sekolahnya.
”Katanya harus membayar Rp 100.000 per bulan untuk sekolah di SMA. Jumlah itu setara dengan rata-rata penghasilan orangtua per bulan,” katanya.
Akhirnya, ia mendengar ada Sekolah Menengah Kejuruan Agro Peternakan Nurul Huda. Sekolah itu dikabarkan menyediakan beasiswa.
”Semua biaya sekolah dibayar dengan beasiswa Rp 65.000 per bulan,” kata siswa kelas 11A ini.
Lain lagi dengan Kiki Kurniawati (17), siswa asal Kampung Cigintung, Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah, Ciamis. Kiki adalah peserta program ”Satu Desa Satu Siswa”. Program ini mengharuskan desa membiayai seorang warga untuk sekolah menggunakan anggaran dana desa. Prioritas program ini adalah siswa tidak mampu tetapi berprestasi.
Kiki memilih SMK Agro Peternakan Nurul Huda karena ingin meningkatkan nilai tambah ternak ayam di desanya. Saat ini, masyarakat masih menjual daging atau telur saja. Padahal, banyak pengembangan yang diyakini mampu meningkatkan penghasilan warga.
Salah satunya, pembuatan roti hingga nugget dari telur dan daging ayam. Saat ini, ia sudah mahir membuat kue bawang dan nugget dan laku dijual di lingkungan sekolah.
”Selepas lulus, saya ingin pulang ke desa dan mengajak masyarakat mengembangkan potensi lain dari peternakan ayam,” kata siswa kelas 10A ini.
Putra daerah
SMK Agro Peternakan Nurul Huda didirikan tahun 2008. Salah seorang penggagas sekaligus Direktur SMK Agro Peternakan Nurul Huda Kuswara Suwarman mengatakan, sekolah didirikan untuk menampung siswa tidak mampu. Tujuan utama lain, memperkenalkan peternakan ayam modern kepada generasi muda Ciamis. Saat ini, 50 persen dari 240 siswa berasal dari daerah sentra ternak ayam, yakni Kecamatan Panumbangan dan Kecamatan Panjalu.
Ciamis adalah sentra utama peternakan ayam Jawa Barat. Sebanyak 8.000 peternak menghasilkan 400.000 ayam yang dikirim ke berbagai kota besar, seperti Jakarta dan Bandung.
Kuswara mengatakan, kegiatan belajar mengajar dibagi di dua kompleks. Kompleks pertama sekaligus gedung utama digunakan sebagai transfer materi dari buku di Desa Sindangmukti, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Adapun kegiatan praktik terpisah sekitar lima kilometer di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Ciamis.
”Tahun ini ada tiga jurusan yang akan dibuka, yaitu agribisnis ternak unggas, teknik komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan,” katanya.
Di tempat praktik, siswa seperti memasuki perusahaan peternakan unggas. Siswa harus disemprot desinfektan saat masuk dan keluar kandang. Tujuannya menjaga kebersihan kandang dan menjamin tidak ada sisa aktivitas di kandang yang terbawa ke luar. Hal ini sesuai dengan standar kesehatan kandang yang diterapkan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Kandang tradisional dan modern disediakan untuk praktik. Hal itu di antaranya berbahan bakar pemanas kayu bakar, briket batubara, dan kandang bersirkulasi kipas.
”Saat ini baru ada jurusan ternak unggas. Kami sedang mengembangkan jurusan baru, yaitu bengkel ringan dan komputer peternakan. Selain itu, akan dibangun juga laboratorium kesehatan hewan, pascapanen, dan komputer peternakan tahun 2016,” kata Kuswara.
Diminati
Tidak hanya belajar di sekolah, siswa juga rutin berkunjung ke perusahaan peternakan ayam di Ciamis dan Tasikmalaya. Bahkan, siswa kelas 12 wajib magang di perusahaan ternak ayam selama tiga bulan. Tujuannya, membiasakan diri dengan irama dan suasana peternakan yang sebenarnya.
Dengan fasilitas dan sistem pendidikan itu, lulusan SMK Agro Peternakan Nurul Huda mulai menikmati hasilnya. Sebanyak 49 lulusan pertama tahun 2011, 90 persen di antaranya bekerja di berbagai perusahaan peternakan ayam di Pulau Jawa dan Kalimantan. Adapun 10 persen lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi.
Hal itu berlanjut pada lulusan tahun 2012. Meski belum lulus, 66 siswa sudah diincar oleh beberapa perusahaan. Jumlah lulusan itu jauh dari total permintaan 88 orang. Mereka rata- rata bekerja sebagai penyuluh peternakan, tenaga pemasaran, dan komputerisasi manajemen perusahaan dengan gaji Rp 1 juta-Rp 1,8 juta per bulan.
”Lulusan kami belum banyak karena masih terkendala biaya operasional. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga tidak mampu sehingga butuh beasiswa yang dananya kami cari dari kantong sendiri dan sedikit donatur,” kata Kuswara.
(Kompas)
Disnak Gelar Kontes Ternak se-Jabar
Dalam kontes ternak tersebut diperkenalkan berbagai ternak unggulan, ternak bermutu, dan bibit ternak hasil budidaya yang akan dinilai dan diberikan penghargaan bagi para peternak atau pun peserta. Kontes pun dimeriahkan dengan adu ketangkasan domba dari para peternak domba di Tatar Sunda se-Jawa Barat.
"Setiap kontingen dikoordinasi oleh pengurus DPC-nya masing-masing. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh peternak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai ajang pembuktian hasil budidaya domba berkualitas," kata salah seorang anggota panitia Hendra kepada INILAH.COM di lokasi kegiatan, Selasa (12/6/2012).
Hendra mengatakan, kontes ternak dibagi menjadi empat kategori. Yakni Raja Petet Jantan (maksimal punglak dua), Raja Kasep Calon Pejantan (maksimal punglak empat), Ratu Bibit (maksimal punglak empat), dan Raja Pedaging (maksimal punglak empat). Khusus untuk kontes ternak, kontingen tidak dipungut biaya pendaftaran alias gratis.
"Kontes ternak tersebut akan dimeriahkan dengan Kejuaraan Seni Ketangkasan Domba (SKD) terbuka dengan menyediakan hadiah utama berupa seekor sapi potong untuk Jawara Pinilih dari seluruh kelas. Sedangkan untuk juara 1 sampai 6 di tiap kelas, panitia menyiapkan barang elektronik dan hadiah menarik lainnya," tambahnya.
Ketua Panitia Asep Noordin menuturkan, kontes ternak ini, lanjutnya, khususnya untuk di adu ketangkasan domba di ikuti sebanyak 210 ekor domba yang dari beberapa kabupaten/kota. Seperti KBB, kota Bandung, Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Sumedang, Bogor, Ciamis, Subang, dan Cianjur.
Acara yang akan berlangsung selama dua hari, hingga Rabu (13/6/2012) dan rencananya akan di hadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Ciamis Engkon Komara.[ang]
(inilahjabar.com)
1 Jun 2012
Perangkat Desa Mestinya PNS: Pemda dan Desa Masa Kini, Penggalian Potensi Desa Vs Daerah Sebuah Ironi
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui amanat UUD 1945
berkeinginan untuk tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Seluruh UU atau
peraturan yang ada sebagai pengejawantahan UUD tersebut juga diharuskan
merujuk kepada UUD 1945 sebagai induknya.
Kesejahteraan di NKRI ini harus dapat diwujudkan di segenap aspek
kehidupan berdasarkan falsafah negara Indonesia. Cakupan wilayah pun
tidak boleh luput dari target capaian amanat di atas.
Pemerintah RI telah berupaya dalam sebagian konsepnya tentang pengurangan angka kemiskinan, kebodohan dan pengangguran yang menjadi salah satu penyebab tidak dapat diraihnya sebuah kesejahteraan. Konsep tersebut telah dituangkan menjadi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.
Sebuah permasalahan terkait dalam hal ini ketika dibicarakan dalam tataran Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang mendapatkan tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintahan di atasnya. Permasalahan tersebut adalah ketika masih terwujudnya realita kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pengangguran yang masih menjadi potret di daerah atau di desa yang menjadi wilayah sebuah pemerintahan daerah. Bahkan Desa adalah merupakan wilayah terbesar di Indonesia.
Ada hubungan sistematis antara kesejahteraan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran dan penggalian potensi. Di antaranya, dengan keterbelakangan, kebodohan, pengangguran dan kemiskinan maka penggalian potensi yang akan dapat menghasilkan beberapa unsur kesejahteraan tidak dapat terlaksana dengan baik atau tidak bisa terlaksana sama sekali.
Berkaitan dengan hal ini, bahwa bukan hanya rakyat atau masyarakat saja yang memang berkewajiban memandirikan sendiri terhadap potensi yang dimilikinya, namun sebagai sebuah komunitas yang telah melakukan perjanjian bersama sebagai sebuah negara serta sepakat untuk memilih pemimpinnya maka pemerintah yang paling pertama harus memenuhi tugas untuk memandirikan masyarakat supaya dapat bertopang pada kekuatan sendiri dalam meraih kesejahteraannya.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat tentu dituntut untuk itu. Dan di sinilah akan muncul beberapa hal penting berkaitan dengan hal di atas, terutama menyoroti yang kadang masih ada yang perlu diperbaiki, dan kalau disandingkan pun akan sangat bertolak belakang dengan capaian yang akan berbeda.
Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) sebagai telah disinggung tadi adalah unsur pemerintahan terdekat kepada masyarakat. Masyarakat sebagai obyek program pencapaian kesejahteraan memerlukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, atau minimal pendampingan dan pengawasannya. Pemda dan Pemdes harus punya kemampuan membina, mengarahkan, mengawasi, mendampingi. Kemampuan tersebut harus dimiliki dan tidak boleh dianggap sepele, sebab jika tidak demikian maka capaian akan menjadi gagal.
Dan pada realitanya di sini pula munculnya salah satu permasalahan yang bisa saja dianggap sangat besar. Dengan posisi Pemdes yang ‘bersentuhan langsung’ dengan masyarakat atau rakyat tentu kemampuan Pemdes dalam hal tersebut harus benar-benar mampu dibanding posisi Pemda yang ‘tidak bersentuhan langsung’ dengan masyarakat atau rakyat, dan lebih cenderung ke berkegiatan di bidang konsep, kegiatan skala besar atau sekedar pengawasan.
Maka dengan posisi sangat vital tersebut Pemdes diharapkan memiliki kemampuan tersebut guna membina, mengarahkan, mendampingi dan mengawasi masyarakat dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya sebagai sarana tercapainya kesejahteraan bagi mereka perorang atau bagi mereka sebagai sebuah komunitas di sebuah desa. Tapi ternyata harapan yang demikian masih jauh sekali dari harapan.
Dimulai dari tahap awal perekrutan personalia Pemdes masih terkendala oleh UU dan peraturan di bawahnya di antaranya dalam persyaratan pendidikan seorang calon personalia Pemdes, walaupun disyaratkan dengan minimal tingkat pendidikan tapi hal itu ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persyaratan lainnya sehingga untuk merekrut sumber daya manusia yang akan menjadi personalia Pemdes yang punya kemampuan yang diharapkan tidak terpenuhi. Pada tahapan berikutnya adalah realita kurang intensifnya pemberdayaan SDM yang telah menjadi personalia Pemdes. Status pekerjaan, honorerkah, sukwan, buruh, tenaga kontrak atau PNS-kah dengan segala realisasi kesejahteraannya maka akan juga mempengaruhi kemampuan mereka ketika mereka sendiri karena ketidakmenentuan status dan kesejahteraan, maka konsentrasi kemampuan itu sendiri akan berkurang. Yang tidak kalah penting adalah munculnya ketidak-tertarikan masyarakat yang ber-SDM cukup untuk masuk ke personalia Pemdes. Bisa saja ada SDM bagus yang tertarik dengan masuk ke dalamnya, namun begitu mengetahui keadaan yang sebenarnya mereka banyak yang kecewa dan akumulasi kekecewaan tersebut terdengar nyaring pada saat-saat ini dengan munculnya pergerakan personalia Pemdes.
Realita di atas menunjukan arti penting Pemdes namun kurang berdaya. Bila disandingkan atau bahkan dihadapkan dengan posisi Pemda dalam tugasnya yang ada perbedaan dengan tujuan sama, maka akan tidak sebanding atau jauh dari harapan untuk tercapainya tujuan. Sebab, personalia Pemda dengan otonomi yang sama namun persayaratan perekrutan, SDM yang dimiliki, pembinaan yang terarah, status dan kesejahteraan yang jelas dan mencukupi maka sangat berbanding terbalik dengan personalia Pemdes. Dan secara logika seharusnya Pemda lebih dapat menggali potensi daerah bersama masyarakatnya dibandingkan dengan Pemdes, namun yang seringkali terdengar adalah himbauan agar Pemdes dapat lebih baik menggali potensi masyarakat desa dan lingkungannya, dibanding himbauan agar Pemda dapat lebih baik dalam menggali potensi masyarakat dan lingkungannya, tapi di sisi lain yang sempat menjadi wacana saat terkini adalah banyaknya Pemda yang pengeluaran anggarannya lebih besar pasak dari pada tiang, dan suka bernyanyi dengan lagu ‘defisit’ anggaran.
Kalau realita demikian, siapakah yang bertanggungjawab terhadap lemahnya sistem/aturan dan lemahnya kemajuan program ini pada tiap tahap pembangunannya? Mendagrikah atau Presidenkah, atau juga termasuk legislatifnya?
(PusinfoPPDI*)
Pemerintah RI telah berupaya dalam sebagian konsepnya tentang pengurangan angka kemiskinan, kebodohan dan pengangguran yang menjadi salah satu penyebab tidak dapat diraihnya sebuah kesejahteraan. Konsep tersebut telah dituangkan menjadi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.
Sebuah permasalahan terkait dalam hal ini ketika dibicarakan dalam tataran Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang mendapatkan tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintahan di atasnya. Permasalahan tersebut adalah ketika masih terwujudnya realita kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pengangguran yang masih menjadi potret di daerah atau di desa yang menjadi wilayah sebuah pemerintahan daerah. Bahkan Desa adalah merupakan wilayah terbesar di Indonesia.
Ada hubungan sistematis antara kesejahteraan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran dan penggalian potensi. Di antaranya, dengan keterbelakangan, kebodohan, pengangguran dan kemiskinan maka penggalian potensi yang akan dapat menghasilkan beberapa unsur kesejahteraan tidak dapat terlaksana dengan baik atau tidak bisa terlaksana sama sekali.
Berkaitan dengan hal ini, bahwa bukan hanya rakyat atau masyarakat saja yang memang berkewajiban memandirikan sendiri terhadap potensi yang dimilikinya, namun sebagai sebuah komunitas yang telah melakukan perjanjian bersama sebagai sebuah negara serta sepakat untuk memilih pemimpinnya maka pemerintah yang paling pertama harus memenuhi tugas untuk memandirikan masyarakat supaya dapat bertopang pada kekuatan sendiri dalam meraih kesejahteraannya.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat tentu dituntut untuk itu. Dan di sinilah akan muncul beberapa hal penting berkaitan dengan hal di atas, terutama menyoroti yang kadang masih ada yang perlu diperbaiki, dan kalau disandingkan pun akan sangat bertolak belakang dengan capaian yang akan berbeda.
Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) sebagai telah disinggung tadi adalah unsur pemerintahan terdekat kepada masyarakat. Masyarakat sebagai obyek program pencapaian kesejahteraan memerlukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, atau minimal pendampingan dan pengawasannya. Pemda dan Pemdes harus punya kemampuan membina, mengarahkan, mengawasi, mendampingi. Kemampuan tersebut harus dimiliki dan tidak boleh dianggap sepele, sebab jika tidak demikian maka capaian akan menjadi gagal.
Dan pada realitanya di sini pula munculnya salah satu permasalahan yang bisa saja dianggap sangat besar. Dengan posisi Pemdes yang ‘bersentuhan langsung’ dengan masyarakat atau rakyat tentu kemampuan Pemdes dalam hal tersebut harus benar-benar mampu dibanding posisi Pemda yang ‘tidak bersentuhan langsung’ dengan masyarakat atau rakyat, dan lebih cenderung ke berkegiatan di bidang konsep, kegiatan skala besar atau sekedar pengawasan.
Maka dengan posisi sangat vital tersebut Pemdes diharapkan memiliki kemampuan tersebut guna membina, mengarahkan, mendampingi dan mengawasi masyarakat dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya sebagai sarana tercapainya kesejahteraan bagi mereka perorang atau bagi mereka sebagai sebuah komunitas di sebuah desa. Tapi ternyata harapan yang demikian masih jauh sekali dari harapan.
Dimulai dari tahap awal perekrutan personalia Pemdes masih terkendala oleh UU dan peraturan di bawahnya di antaranya dalam persyaratan pendidikan seorang calon personalia Pemdes, walaupun disyaratkan dengan minimal tingkat pendidikan tapi hal itu ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persyaratan lainnya sehingga untuk merekrut sumber daya manusia yang akan menjadi personalia Pemdes yang punya kemampuan yang diharapkan tidak terpenuhi. Pada tahapan berikutnya adalah realita kurang intensifnya pemberdayaan SDM yang telah menjadi personalia Pemdes. Status pekerjaan, honorerkah, sukwan, buruh, tenaga kontrak atau PNS-kah dengan segala realisasi kesejahteraannya maka akan juga mempengaruhi kemampuan mereka ketika mereka sendiri karena ketidakmenentuan status dan kesejahteraan, maka konsentrasi kemampuan itu sendiri akan berkurang. Yang tidak kalah penting adalah munculnya ketidak-tertarikan masyarakat yang ber-SDM cukup untuk masuk ke personalia Pemdes. Bisa saja ada SDM bagus yang tertarik dengan masuk ke dalamnya, namun begitu mengetahui keadaan yang sebenarnya mereka banyak yang kecewa dan akumulasi kekecewaan tersebut terdengar nyaring pada saat-saat ini dengan munculnya pergerakan personalia Pemdes.
Realita di atas menunjukan arti penting Pemdes namun kurang berdaya. Bila disandingkan atau bahkan dihadapkan dengan posisi Pemda dalam tugasnya yang ada perbedaan dengan tujuan sama, maka akan tidak sebanding atau jauh dari harapan untuk tercapainya tujuan. Sebab, personalia Pemda dengan otonomi yang sama namun persayaratan perekrutan, SDM yang dimiliki, pembinaan yang terarah, status dan kesejahteraan yang jelas dan mencukupi maka sangat berbanding terbalik dengan personalia Pemdes. Dan secara logika seharusnya Pemda lebih dapat menggali potensi daerah bersama masyarakatnya dibandingkan dengan Pemdes, namun yang seringkali terdengar adalah himbauan agar Pemdes dapat lebih baik menggali potensi masyarakat desa dan lingkungannya, dibanding himbauan agar Pemda dapat lebih baik dalam menggali potensi masyarakat dan lingkungannya, tapi di sisi lain yang sempat menjadi wacana saat terkini adalah banyaknya Pemda yang pengeluaran anggarannya lebih besar pasak dari pada tiang, dan suka bernyanyi dengan lagu ‘defisit’ anggaran.
Kalau realita demikian, siapakah yang bertanggungjawab terhadap lemahnya sistem/aturan dan lemahnya kemajuan program ini pada tiap tahap pembangunannya? Mendagrikah atau Presidenkah, atau juga termasuk legislatifnya?
(PusinfoPPDI*)
28 Mei 2012
Gerindra Minta Perangkat Desa PNS
Jakarta. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi
pemerintah yang akan meneruskan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri
sipil (PNS) dan juga pensiunan. Namun, kebijakan itu juga harus diikuti
dengan perubahan status perangkat desa.
“Kami apresiasi kebijakan pemerintah
meneruskan gaji ke-13. Tapi di sisi lain ada ketimpangan antara sesama
aparatur negara. Perangkat desa sejatinya adalah ujung tombak
pembangunan negara, namun mereka nasibnya tak seperti PNS,” kata Juru
Bicara Fraksi Gerindra Sadar Subagyo dalam Rapat Paripurna DPR dengan
agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai
Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (24/5).
“Proses seleksi perangkat desa juga sama
dengan PNS. Tapi perangkat desa tidak memiliki gaji tetap, tidak
memiliki tunjangan kesehatan dan hari tua. Perangkat desa adalah faktor
kunci dalam meraih kesuksesan pembangunan. Kami Gerindra mengusulkan
secara bertahap mulai tahun anggaran 2013 perangkat desa diangkat
sebagai pegawai negeri sipil atau minimal statusnya sama,” ujarnya.
Usulan Lainnya
Sadar juga mengusulkan kepada pemerintah
untuk terus memaksimalkan BUMN sebagai motor penggerak pembangunan
menjadi perusahaan kelas dunia yang andal. BUMN harus diberi ruang
tumbuh yang maksimal.
“Pendapatan BUMN harus lebih diutamakan
dari kewajibanya sebagai pembayar pajak, bukan sebagai pemberi deviden.
Kami mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang menarik dividen dari
BUMN, khususnya BUMN perbankan dan BUMN yang mampu tumbuh dan bersaing
bebas di pasar dunia,” sarannya.
Anggota Komisi XI ini menambahkan, sudah
selayaknya RAPBN 2013 mencantumkan indikator-indikator untuk
kesejahteraan rakyat. Gerindra meminta dicantumkan indeks penyerapan
tenaga kerja untuk satu persen pertumbuhan ekonomi harus mampu
menciptakan sekurang-kurangnya 600 ribu lapangan kerja baru.
“Juga indeks program kemiskinan. Jika
pertumbuhan itu berkulitas maka setiap satu persen pertumbuhan ekonomi
harus mampu mengurangi angka kemiskinan minimal 600 ribu,” katanya.
Gerindra, kata Sadar, juga mengapresiasi
dimasukkannya lifting gas 1.290 sampai 1.360 ribu barel setara minyak.
Ini dianggap sebagai target yang sangat opimistis. “Saya juga
megapresiasi dalam RAPBN 2013 ini pemerintah mencantumkan target lifting
gas ke dalam asusmsi ekonomi makro untuk mengimbangi potensi penurunan
sumber daya alam dari minyak. Namun, Gerindra meminta klarifikasi lebih
lanjut dari pemerintah mengapa baru mencantumkan lifting gas pada 2013
ini. Bagaimana konversinya ke dalam penerimaan negara dan apa
implikasinya dalam penyediaan energi nasional,” ujarnya.
26 Apr 2012
Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tuntut Penghasilan Disetarakan dengan PNS
SRAGEN-Jateng. Ribuan kepala desa (Kades) dan perangkat desa
(Perdes) yang tergabung dalam Persatuan Kades dan Perangkat Desa
(Pradja) Sragen menuntut penghasilan setara dengan lurah dan sekretaris
desa (Sekdes) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Aspirasi Pradja itu disampaikan langsung kepada anggota Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Desa DPR RI, Bahrudin Nasori dalam seminar singkat tentang RUU Desa di Gedung IPHI Sragen, Rabu (25/4/2012) siang. Dalam acara itu massa Pradja menyampaikan empat hal yang berkaitan dengan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 46 RUU Desa diubah.
Ketua Presidium Pradja Sragen, Danang Wijaya saat dijumpai wartawan seusai seminar mengungkapkan dalam RUU Desa dijelaskan batas usia pengangkatan perangkat desa (Perdes) dalam Pasal 36 ayat (2) antara 20-30 tahun atau pada usia 56 tahun. Dia mengatakan Pradja tidak sependapat dengan klausul itu. Menurut dia, batas usia pengangkatan Perdes paling rendah 20 tahun dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun.
“Demikian pula di Pasar 37 ayat 2-3 diterangkan penghasilan tetap Kades dan Perdes sedikitnya sesuai upah minimum kabupaten (UMK) dan bersumber dari APBD. Hal itu sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Kami justru menuntut penghasilan Kades dan Perdes disamakan dengan lurah dan Sekdes yang berstatus PNS. Penghasilan Kades disetarakan dengan PNS golongan IIIC dan Perdes disetarakan dengan PNS golongan IIA. Semua penghasilan itu bersumber dari APBN,” tegas Danang.
Danang menyampaikan aspirasi keempat, yakni masa jabatan Kades harus delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan bukan enam tahun sesuai dengan Pasal 46 RUU Desa. Dia menyampaikan alasan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berbeda dengan pemerintah daerah karena Kades berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menanggapi permasalahan itu, anggota Pansus RUU Desa DPR RI, Bahrudin Nasori, mengungkapkan Pansus RUU Desa beranggotakan 30 orang. Dari puluhan anggota ini, kata dia, hanya dua orang yang menyetujui aspirasi Pradja, yakni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).
Bahrudin Nasori sendiri merupakan salah satu anggota yang menyetujui aspirasi Pradja. Bahrudin meminta kepada Pradja supaya melobi ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI agar RUU Desa ini bisa menyerap aspirasi dari bawah. “Pansus belum membahas RUU ini karena tahapannya baru selesai pandangan umum fraksi. Saya yakin bila fraksi besar di DPR RI bisa dilobi, maka RUU Desa ini bisa di-goal-kan sesuai aspirasi bawah,” tegas Bahrudin.
(Solo Pos)
Aspirasi Pradja itu disampaikan langsung kepada anggota Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Desa DPR RI, Bahrudin Nasori dalam seminar singkat tentang RUU Desa di Gedung IPHI Sragen, Rabu (25/4/2012) siang. Dalam acara itu massa Pradja menyampaikan empat hal yang berkaitan dengan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 46 RUU Desa diubah.
Ketua Presidium Pradja Sragen, Danang Wijaya saat dijumpai wartawan seusai seminar mengungkapkan dalam RUU Desa dijelaskan batas usia pengangkatan perangkat desa (Perdes) dalam Pasal 36 ayat (2) antara 20-30 tahun atau pada usia 56 tahun. Dia mengatakan Pradja tidak sependapat dengan klausul itu. Menurut dia, batas usia pengangkatan Perdes paling rendah 20 tahun dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun.
“Demikian pula di Pasar 37 ayat 2-3 diterangkan penghasilan tetap Kades dan Perdes sedikitnya sesuai upah minimum kabupaten (UMK) dan bersumber dari APBD. Hal itu sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Kami justru menuntut penghasilan Kades dan Perdes disamakan dengan lurah dan Sekdes yang berstatus PNS. Penghasilan Kades disetarakan dengan PNS golongan IIIC dan Perdes disetarakan dengan PNS golongan IIA. Semua penghasilan itu bersumber dari APBN,” tegas Danang.
Danang menyampaikan aspirasi keempat, yakni masa jabatan Kades harus delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan bukan enam tahun sesuai dengan Pasal 46 RUU Desa. Dia menyampaikan alasan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berbeda dengan pemerintah daerah karena Kades berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menanggapi permasalahan itu, anggota Pansus RUU Desa DPR RI, Bahrudin Nasori, mengungkapkan Pansus RUU Desa beranggotakan 30 orang. Dari puluhan anggota ini, kata dia, hanya dua orang yang menyetujui aspirasi Pradja, yakni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).
Bahrudin Nasori sendiri merupakan salah satu anggota yang menyetujui aspirasi Pradja. Bahrudin meminta kepada Pradja supaya melobi ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI agar RUU Desa ini bisa menyerap aspirasi dari bawah. “Pansus belum membahas RUU ini karena tahapannya baru selesai pandangan umum fraksi. Saya yakin bila fraksi besar di DPR RI bisa dilobi, maka RUU Desa ini bisa di-goal-kan sesuai aspirasi bawah,” tegas Bahrudin.
(Solo Pos)
e-KTP Ciamis : Perantau dari Ciamis Diimbau Pulang Kampung
CIAMIS-Jabar. Mengingat masih banyak warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman
data untuk KTP elektronik (e-KTP), Bupati Ciamis H. Engkon Komara
menghimbau warga Kabupaten Ciamis yang berdomisili di luar daerah untuk
pulang kampung. Tentu saja, warga yang dihimbau mudik tersebut adalah
warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik.
"Tolong sempatkan waktu sehari saja. Bagi warga yang berada di perantauan, saya himbau untuk pulang dulu dan melakukan perekaman data KTP. Mumpung masih gratis," ungkap Engkon, Senin (23/4) di Ciamis.
Kendati masih banyak warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP, Engkon berharap target pelaksanaan KTP bisa 100 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintahan desa dan kecamatan mendata warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP.
Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Drs. Hendar Suhendar, MM mengatakan kendala dalam pelaksanaan KTP elektronik yang paling berdampak yaitu faktor cuaca. Betapa tidak, ketika hujan lebat turun, warga menjadi malas untuk pergi ke luar rumah apalagi ke kantor camat untuk pembuatan KTP.
"Hingga saat ini, tinggal 83 ribu warga lagi yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik. Jumlah tersebut akan dianalisis apakah warga yang bersangkutan ada di tempat, masih hidup dan apa alasannya belum melaksanakan perekaman data KTP," ungkap Hendar.
Menjelang berakhirnya program perekaman data KTP massal pada akhir April ini, Hendar mengatakan program jemput bola ke desa-desa akan semakin digencarkan. Hal itu, demi maksimalnya target pelaksanaan e-KTP. E-49***
(Kabar Priangan)
"Tolong sempatkan waktu sehari saja. Bagi warga yang berada di perantauan, saya himbau untuk pulang dulu dan melakukan perekaman data KTP. Mumpung masih gratis," ungkap Engkon, Senin (23/4) di Ciamis.
Kendati masih banyak warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP, Engkon berharap target pelaksanaan KTP bisa 100 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintahan desa dan kecamatan mendata warga yang belum melaksanakan perekaman data KTP.
Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Drs. Hendar Suhendar, MM mengatakan kendala dalam pelaksanaan KTP elektronik yang paling berdampak yaitu faktor cuaca. Betapa tidak, ketika hujan lebat turun, warga menjadi malas untuk pergi ke luar rumah apalagi ke kantor camat untuk pembuatan KTP.
"Hingga saat ini, tinggal 83 ribu warga lagi yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik. Jumlah tersebut akan dianalisis apakah warga yang bersangkutan ada di tempat, masih hidup dan apa alasannya belum melaksanakan perekaman data KTP," ungkap Hendar.
Menjelang berakhirnya program perekaman data KTP massal pada akhir April ini, Hendar mengatakan program jemput bola ke desa-desa akan semakin digencarkan. Hal itu, demi maksimalnya target pelaksanaan e-KTP. E-49***
(Kabar Priangan)
Komisi II : Kartu Inafis Tumpang Tindih dengan e-KTP, Perlu Disinergikan
Jakarta.
Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar S, kartu
Inafis besutan polisi tumpang tindih dengan e-KTP program Kemendagri.
Inafis hanya perlu disinergikan dalam satu kartu e-KTP.
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya. (van/rmd)
(Detik Com)
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya. (van/rmd)
(Detik Com)
Jika Tak Mampu Capai Target E-KTP Gamawan Kembali Tegaskan Siap Mundur
Sulawesi Selatan. Pernyataan kesiapan mengundurkan diri ini dilontarkan Gamawan Fauzi
saat kunjungan kerja di kantor gubernur Sulsel, Senin (23/4). Menurut
pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 ini, mundur dari
jabatannya sudah menjadi komitmennya. Sebagai orang yang
bertanggungjawab terhadap program E-KTP, itu konsekuensi.
"Ini rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin itu harus konsisten, kalau tidak tercapai dan kita katakan mundur, mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 ini.
Menurut Gamawan, E-KTP telah menelan anggaran besar sejak diprogramkan 2011 silam. Total APBN yang digunakan yakni Rp5,8 triliun. Makanya, ketika target tidak tercapai, Mendagri pantas mundur.
Namun mantan Bupati Solok periode 1995-2005 itu optimis target 172 juta E-KTP akan selesai tahun ini.
Optimisme ini berdasar. Sebab menurut penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok itu, target sampai akhir April atau tahap pertama ini bisa terealisasi. Dari target 67 juta, hingga kemarin E-KTP sudah diangka 63 juta. Artinya sisa empat juta untuk bisa mencapai target. Dan kalau dalam sehari bisa mencetak 6oo ribu E-KTP, berarti hingga akhir April bisa mencapai angka 70 juta.
"Jadi saya optimis bisa 70 juta dan melebihi target," katanya dalam acara yang dihadiri Dirjen Ekbangpol, Tanri bali Lamo, Sekprov, Andi Muallim, dan sejumlah pejabat lainnya.
Gamawan mengatakan, apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan kepala daerah yang telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik. Termasuk gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan bupati/wali kota delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba tahap I yang bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.
"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan. Kabupaten/kota bekerja luar biasa bahkan ada yang sampai pukul 02.00 dini hari," urainya. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang rela antre dan menunggu di tengah keterbatasan peralatan.
Ia juga membeberkan, berdasarkan pengalaman dalam uji coba E-KTP tahun 2011, ditemukan fakta yang mencengangkan. Banyak orang memiliki KTP lebih dari sepuluh. Dari hasil verifikasi awal, ada 7 juta KTP ganda ditemukan. Makanya, dengan E-KTP yang dilengkapi personal identity, masalah yang timbul dari KTP ganda tersebut bisa teratasi.
"Ada satu orang punya KTP lebih dari sepuluh. Inilah yang bikin kacau, khususnya saat pilkada. Yang dari perekam saja sudah 95 ribu. Kalau dari verifikasi awal, itu 7 juta dan kembali 2 juta. 7 juta masalah ini kita pulangkan ke daerah, mana yang benar ini, kembalilah 2 juta. Ada 90 ribu temuan pemalsuan itu," kata Gamawan.
Mendagri menambahkan, E-KTP diharapkan bisa menjadi solusi dalam menentukan DP4 pada pemilu, efektifitas pelayanan publik, hingga identifikasi dan pencegahan teroris di Indonesia.
Khusus penggunaan E-KTP untuk pemilu dan pemilukada, Gamawan mengatakan itu bisa saja. Tapi semua tergantung UU Pemilu lagi.
Di Makassar kemarin, Gamawan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur, Syahrul Yasin Limpo
atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel. Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan E-KTP kepada kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP; Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.
"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.
"Kita semua berharap, hadirnya E-KTP ini tidak lagi menimbulkan distorsi. Mudah-mudahan, ke depannya, bisa dipercepat lagi," sambung Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu. Di Sulsel sendiri, realisasi E-KTP tahap pertama sudah mencapai 1,7 juta orang dari 2,6 juta jiwa penduduk wajib KTP di delapan kabupaten dan kota.
Sementara itu, kemarin, Gamawan juga secara khusus mengunjungi Kecamatan Makassar dan menyerahkan E-KTP secara simbolis kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu, Gamawan memberikan pujian khusus ke Ilham Arief Sirajuddin selaku wali kota.
"Ini sejarah baru karena Makassar sebagai kota besar dengan penduduk 1 juta lebih telah selesai perekeman e-KTP-nya hanya dalam enam bulan, padahal ada daerah lain yang penduduknya hanya 100 ribu orang namun belum selesai perekaman e-KTP-nya, jadi saya berterima kasih kepada pak Wali Kota Makassar (Ilham, red) bukan pak Wali Kota yang berterima kasih ke saya," kata Gamawan usai menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada Walikota Makassar dan perwakilan warga di Kantor Kecamatan Makassar, Senin, 23 April.
Gamawan mengungkapkan, negara Jerman saja membutuhklan waktu 6 tahun untuk perekaman e-KTP-nya, sementara Makassar hanya butuh 6 bulan.
"Memang sebelumnya Makassar kita target 1 juta perekaman e-KTP-nya sampai akhir April, tapi itu akal-akalan kita juga sengaja mematok target besar, sebenarnya Makassar saat ini sudah jauh melampaui target sebenarnya, hehehe," kata Gamawan sambil terkekeh.
Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah warga Makassar yang telah terlayani perekaman e-KTP sebanyak 800 ribu jiwa lebih dari target 1 juta orang hingga ahir April.
Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan kepada warga yang belum terlayani e-KTP, daerah termasuk Makassar kata Gamawan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan peralatan tersendiri, tanpa harus menunggu peralatan dari pusat.
Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan bahwa sebenarnya data penduduk Makassar yang wajib KTP hanya 936 ribu jiwa lebih, tidak sampai 1 juta.
"Karena banyak penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilapor, ribuan mahasiswa yang sudah selesai kuliah juga sudah pulang kampung atau pindah ke daerah lain, semua itu sudah kita bersihkan dari data kependudukan," tutur Ilham.
Menurut Ilham, maksimalnya realisasi perekaman e-KTP di Makassar tidak terlepas dari peran tim operator, aparat kecamatan hingga tingkat lurah yang rela bekerja hingga larut malam. "Masyarakat kita juga patutu diapresiasi karena memiliki antusias tinggi untuk datang ke kantor kecamatann walaupun harus antre," kata Ilham. (amr-kas)
(Depdagri)
"Ini rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin itu harus konsisten, kalau tidak tercapai dan kita katakan mundur, mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 ini.
Menurut Gamawan, E-KTP telah menelan anggaran besar sejak diprogramkan 2011 silam. Total APBN yang digunakan yakni Rp5,8 triliun. Makanya, ketika target tidak tercapai, Mendagri pantas mundur.
Namun mantan Bupati Solok periode 1995-2005 itu optimis target 172 juta E-KTP akan selesai tahun ini.
Optimisme ini berdasar. Sebab menurut penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok itu, target sampai akhir April atau tahap pertama ini bisa terealisasi. Dari target 67 juta, hingga kemarin E-KTP sudah diangka 63 juta. Artinya sisa empat juta untuk bisa mencapai target. Dan kalau dalam sehari bisa mencetak 6oo ribu E-KTP, berarti hingga akhir April bisa mencapai angka 70 juta.
"Jadi saya optimis bisa 70 juta dan melebihi target," katanya dalam acara yang dihadiri Dirjen Ekbangpol, Tanri bali Lamo, Sekprov, Andi Muallim, dan sejumlah pejabat lainnya.
Gamawan mengatakan, apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan kepala daerah yang telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik. Termasuk gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan bupati/wali kota delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba tahap I yang bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.
"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan. Kabupaten/kota bekerja luar biasa bahkan ada yang sampai pukul 02.00 dini hari," urainya. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang rela antre dan menunggu di tengah keterbatasan peralatan.
Ia juga membeberkan, berdasarkan pengalaman dalam uji coba E-KTP tahun 2011, ditemukan fakta yang mencengangkan. Banyak orang memiliki KTP lebih dari sepuluh. Dari hasil verifikasi awal, ada 7 juta KTP ganda ditemukan. Makanya, dengan E-KTP yang dilengkapi personal identity, masalah yang timbul dari KTP ganda tersebut bisa teratasi.
"Ada satu orang punya KTP lebih dari sepuluh. Inilah yang bikin kacau, khususnya saat pilkada. Yang dari perekam saja sudah 95 ribu. Kalau dari verifikasi awal, itu 7 juta dan kembali 2 juta. 7 juta masalah ini kita pulangkan ke daerah, mana yang benar ini, kembalilah 2 juta. Ada 90 ribu temuan pemalsuan itu," kata Gamawan.
Mendagri menambahkan, E-KTP diharapkan bisa menjadi solusi dalam menentukan DP4 pada pemilu, efektifitas pelayanan publik, hingga identifikasi dan pencegahan teroris di Indonesia.
Khusus penggunaan E-KTP untuk pemilu dan pemilukada, Gamawan mengatakan itu bisa saja. Tapi semua tergantung UU Pemilu lagi.
Di Makassar kemarin, Gamawan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur, Syahrul Yasin Limpo
atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel. Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan E-KTP kepada kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP; Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.
"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.
"Kita semua berharap, hadirnya E-KTP ini tidak lagi menimbulkan distorsi. Mudah-mudahan, ke depannya, bisa dipercepat lagi," sambung Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu. Di Sulsel sendiri, realisasi E-KTP tahap pertama sudah mencapai 1,7 juta orang dari 2,6 juta jiwa penduduk wajib KTP di delapan kabupaten dan kota.
Sementara itu, kemarin, Gamawan juga secara khusus mengunjungi Kecamatan Makassar dan menyerahkan E-KTP secara simbolis kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu, Gamawan memberikan pujian khusus ke Ilham Arief Sirajuddin selaku wali kota.
"Ini sejarah baru karena Makassar sebagai kota besar dengan penduduk 1 juta lebih telah selesai perekeman e-KTP-nya hanya dalam enam bulan, padahal ada daerah lain yang penduduknya hanya 100 ribu orang namun belum selesai perekaman e-KTP-nya, jadi saya berterima kasih kepada pak Wali Kota Makassar (Ilham, red) bukan pak Wali Kota yang berterima kasih ke saya," kata Gamawan usai menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada Walikota Makassar dan perwakilan warga di Kantor Kecamatan Makassar, Senin, 23 April.
Gamawan mengungkapkan, negara Jerman saja membutuhklan waktu 6 tahun untuk perekaman e-KTP-nya, sementara Makassar hanya butuh 6 bulan.
"Memang sebelumnya Makassar kita target 1 juta perekaman e-KTP-nya sampai akhir April, tapi itu akal-akalan kita juga sengaja mematok target besar, sebenarnya Makassar saat ini sudah jauh melampaui target sebenarnya, hehehe," kata Gamawan sambil terkekeh.
Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah warga Makassar yang telah terlayani perekaman e-KTP sebanyak 800 ribu jiwa lebih dari target 1 juta orang hingga ahir April.
Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan kepada warga yang belum terlayani e-KTP, daerah termasuk Makassar kata Gamawan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan peralatan tersendiri, tanpa harus menunggu peralatan dari pusat.
Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan bahwa sebenarnya data penduduk Makassar yang wajib KTP hanya 936 ribu jiwa lebih, tidak sampai 1 juta.
"Karena banyak penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilapor, ribuan mahasiswa yang sudah selesai kuliah juga sudah pulang kampung atau pindah ke daerah lain, semua itu sudah kita bersihkan dari data kependudukan," tutur Ilham.
Menurut Ilham, maksimalnya realisasi perekaman e-KTP di Makassar tidak terlepas dari peran tim operator, aparat kecamatan hingga tingkat lurah yang rela bekerja hingga larut malam. "Masyarakat kita juga patutu diapresiasi karena memiliki antusias tinggi untuk datang ke kantor kecamatann walaupun harus antre," kata Ilham. (amr-kas)
(Depdagri)
25 Apr 2012
Perangkat Desa Tegal Siap Datangi Jakarta
“Perangkat Desa adalah aparatur pemerintahan juga, jadi mari kita laksanakan tugas poko dan fungsi kita dalam pemerintahan!” sambut beliau. “Seiring dengan perjuangan perangkat desa PNS, kami berharap bahwa jika nanti benar-benar terwujud, pemerintah pusat benar-benar mengalokasikan gaji dari APBN bukan seperti kejadian (pengangkatan) Sekdes PNS yang menyerap dari anggaran daerah.
Dalam sambutannya Wabup Tegal juga berharap tunjangan kesehatan yang tahun ini bisa dialokasikan untuk perangkat desa bisa naik anggarannya di tahun-tahun mendatang, yang tentunya juga melihat kemampuan dari APBD setempat.
“Perangkat desa kabupaten Tegal siap datang ke Jakarta kembali dengan damai kalau memang diperlukan dalam rangka pembahasan RUU Desa!” ujar Dikrun, Ketua Umum PPDI Kab. Tegal terpilih, “Kami juga siap melaksanakan program-program pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa dan pelayanan kemasyarakatan” lanjut Dikrun.
Dalam acara tersebut perangkat desa kab. Tegal juga mengharapkan adanya komunikasi yang lebih harmonis lagi antara perangkat desa Kab. Tegal dengan Pemda Kab. Tegal.(Noeg/PusinfoTegal)
(PusinfoPPDI*)
Bagi FPKB, PPDI PNS Harga Mati
Bahkan desa sebagai ujung tombak melayani masyarakat
ditingkat paling bawah, harus mendapat perhatian serius oleh
pemerintah. Diprediksi gaji untuk PPDI sebesar Rp 12 Triliun,
menurutnya, pemerintah masih memiliki anggaran untuk gaji PPDI tersebut.
Sangat pantas jika FPKB tetap konsisten memperjuangkan PPDI jadi PNS.
“Mensitir temuan Kwik Kian Gie, jika setiap tahun anggaran APBN diduga
dikorup Rp 300 Triliun sampai Rp 400 Triliun, angka Rp 12 Triliun sangat
kecil,” ujar anggota Komisi III DPR-RI asal FPKB yang berangkat dari
Dapil IX, H Bachrudin Nasori SSI MM, kemarin saat resesnya di Slawi.
Apapun
konsekuensinya, FPKB tetap bersikukuh, jika memperjuangkan PPDI menjadi
PNS, tetap konsekuen dan eksis. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan
dari seluruh fraksi yang ada agar mampu mendorong PPDI tersebut. Meski
saat ini masih tahap pembahasan dan fraksi lain belum mendukung, namun
FPKB tidak surut dan terus mendukung PPDI. Apalagi dirinya mengetahui
persis, bagaimana perjuangan perangkat desa dalam memberikan layanan
terhadap masyarakat. Kepatutan itulah yang membuat FPKB serius dalam
mendukung PPDI menjadi PNS. “Apapun yang terjadi dalam pembahasan
ditingkat DPR-RI, FPKB tetap konsisten,” ujar Bachrudin. (gon)
7 Apr 2012
HUT PPDI Kab Ciamis Jawa Barat Di Obyek Wisata Panjalu
A.Rahmat Suryana selaku Ketua Penitia HUT Ke 3 PPDI Kab.Ciamis
mengatakan, terlaksananya acara tersebut atas kerjasama seluruh
perangkat desa Kab.Ciamis, sehingga acaranya cukup meriah dengan
menampilkan kesenian tradisional “bebegig” Buta Daor dari Desa Cibeureum
Kec.Sukamantri, pencak silat dari Desa Bahara Kec.Panjalu, pongdut
jkkarinding dari Desa Ciomas Kec.Panjalu, juga kesenian hasil karya PPDI
Kab.Ciamis.
Ketua PPDI Kab.Ciamis Subagio SPd dalam kata sambutannya
mengatakan, bahwa wadah PPDI yang kepengurusannya sudah terbentuk di
Jawa Barat di antaranya Bandung Barat, Ciamis, Garut, Cirebon,
Majalengka, Kuningan dan kabupaten lainnya.”Kami berharap kepada
pemerintah tingkat pusat hingga daerah untuk memperhatikan nasib para
perangkat desa, terutama mohon dukungan perangkat desa menjadi PNS,
karena kini UU Desa sedang digodog di DPR RI,”ujarnya.
Iwan Sudrajat yang mewakili Ketua DPRD Jawa Barat mengungkapkan,
bahwa tuntutan menjadi PNS itu terlalu kecil. “Perangkat desa jangan
terlalu menuntut untuk menjadi PNS. Itu tuntutan yang sangat kecil
sekali. Perangkat desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia
politik lokal. Perangkat desa langsung berhadapan dengan masyarakat,”
katanya.
Dia menilai salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari
perangkat desa adalah masalah kesejahteraan. Selama ini kesejahteraan
perangkat desa memang masih jauh dari layak. “Yang bisa kita angkat
(jadi PNS), ya kita angkat. Untuk yang belum, bagaimana kita memikirkan
kesejahteraannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Drs.H.Iing Syam Arifin
mengatakan, bahwa organisasi PPDI resmi dan untuk TPAPD karena Ciamis
hanya mampu memberikan honor Rp.500.000, dan dia berharap Pemprov Jawa
Barat member tambahan sehingga menjadi Rp.1 juta. “Kami akui, tugas
perangkat desa itu cukup berat, karena berhadapan langsung dengan
masyarakat,”ujarnya. (HUSEN)***
(Sumber : Tabloid Lintas Pena)
Acara HUT PPDI Kab Ciamis Sukses
Asep Rahmat Suryana selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia
(PPDI) Kec.Panjalu yang juga Seksi Pembanngunan di kecamatan setempat,
mengaku lega dan puas karena telah sukses menyelenggarakan acara HUT Ke 3
PPDI tingkat Kab.Ciamis yang berlangsung di alun-alun Panjalu, pekan
lalu.
“Alhamdulillah, pelaksanaan HUT ke 3 PPDI tingkat Kab.Ciamis di
Panjalu dapat berjalan lancar sesuai harapan, dan tidak mengalami
kendala. Bahkan, kami dapat menyelenggarakannya secara meriah dengan
menampilkan berbagai kesenian tradisional khas Panjalu dan
sekitarnya.”ungkapnya.
Selama dua minggu, Asep Rahmat Suryana bersama rengrengan panitia
yang juga anggota PPDI termasuk PPDI Kec.Panjalu, berusaha keras agar
acara HUT Ke 3 PPDI tingkat kabupaten berjalan sukses. Apalagi pada HUT
kali ini dihadiri Wagub Jabar yang diwakili, Ketua DPRD Jabar yang
diwakili dan dihadiri Wabup Ciamis Drs.H.Iing Syam Arifin.
“Acara yang sukses kami gelar, berkat adanya kerja keras
rekan-rekan anggota PPDI dan dukungan semua pihak. Karena itu, kami
mengucapkan terima kasih. Semoga saja, acara semacam ini dapat
mempererat ikatan tali silaturahmi dan PPDI Tetap Jaya,”paparnya. Juga
berharap, agar keinginan anggota PPDI menjadi PNS dapatb tercapai, serta
sejahtera.(HUSEN)***
(Sumber : Tabloid Lintas Pena) / Foto : Dokumentasi PusinfoPPDI* Kab Ciamis
9 Mar 2012
Nurul Arifin: RUU Desa Dan RUU Pemda Agar Dibahas Tepat Waktu
Jakarta. DPR akhirnya selesai membentuk struktur kerja
untuk dua buah Panitia Khusus (Pansus) baru, yakni Pansus RUU
Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pansus RUU Desa.
Berdasarkan rapat tertutup yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3), diputuskan semua utusan fraksi yang masuk ke dalam kedua Pansus itu haruslah sama.
Jumlah anggota Pansus diputuskan 30 orang yang diutus oleh 9 fraksi di DPR.
Pansus RUU Pemda akan dipimpin oleh Totok Daryanto dari Fraksi PAN, dengan wakil Khotibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat, Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golkar, dan Budiman Sujatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara untuk RUU Desa, akan dipimpin oleh Ahmad Muqowwam dari Fraksi PPP, dengan wakil Kbhotibul umam Wiranu, Budiman Sujatmiko, dan Ibnu Munzir.
Menurut Nurul Arifin, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang hadir dalam rapat itu, formasi pimpinan demikian didapat melalui lobi panjang di tingkatan pimpinan fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.
"Pembahasan RUU ini dibatasi waktu, yakni 2 kali masa sidang. Karena itu, kita diingatkan agar masing-masing pimpinan bisa bekerjasama dan mengatur waktu guna menyelesaikan kedua RUU ini tepat pada waktunya," tutur Nurul. (Penulis : Markus Junianto Sihaloho/ Didit Sidarta)
(Berita Satu)
Berdasarkan rapat tertutup yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3), diputuskan semua utusan fraksi yang masuk ke dalam kedua Pansus itu haruslah sama.
Jumlah anggota Pansus diputuskan 30 orang yang diutus oleh 9 fraksi di DPR.
Pansus RUU Pemda akan dipimpin oleh Totok Daryanto dari Fraksi PAN, dengan wakil Khotibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat, Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golkar, dan Budiman Sujatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara untuk RUU Desa, akan dipimpin oleh Ahmad Muqowwam dari Fraksi PPP, dengan wakil Kbhotibul umam Wiranu, Budiman Sujatmiko, dan Ibnu Munzir.
Menurut Nurul Arifin, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang hadir dalam rapat itu, formasi pimpinan demikian didapat melalui lobi panjang di tingkatan pimpinan fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.
"Pembahasan RUU ini dibatasi waktu, yakni 2 kali masa sidang. Karena itu, kita diingatkan agar masing-masing pimpinan bisa bekerjasama dan mengatur waktu guna menyelesaikan kedua RUU ini tepat pada waktunya," tutur Nurul. (Penulis : Markus Junianto Sihaloho/ Didit Sidarta)
(Berita Satu)
Ahmad Muqowwam dari Fraksi PPP Terpilih Menjadi Ketua Pansus RUU Desa
JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR akhirnya
menguasai posisi ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang
(RUU) Desa.
Dalam forum lobi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, anggota Fraksi PPP Ahmad Muqowwam terpilih sebagai ketua pansus. ”Sudah disepakati bahwa ketua Pansus RUU Desa adalah Ahmad Muqqowwam, wakil ketua Budiman Sudjatmiko dari PDIP, Ibnu Munzir dari Golkar, dan Khatibul Umam Wiranu dari Demokrat,” kata Budiman seusai rapat Pansus RUU Desa di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Politikus PDIP itu menyatakan, komposisi pimpinan Pansus RUU Desa satu paket dengan Pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda). Namun karena saat penentuan ketua terjadi persaingan antara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP, disepakati dibentuk dua pansus.Dari dua pansus itu hanya posisi ketua yang berganti, sementara unsur pimpinan dan anggotanya tetap sama.
Anggota Fraksi PAN Totok Daryanto menjadi ketua Pansus RUU Pemda. Budiman mengatakan, pansus sudah bisa melakukan pembahasan dan menjaring masukan untuk membuat kedua UU tersebut bisa sebagai payung hukum yang merangsang kemajuan daerah dan desa.
Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowwam menjanjikan akan menjaring masukan dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi draf RUU Desa dari pemerintah. Dia menyatakan, isu penting seperti alokasi dana desa dan peran perangkat desa akan didalami secara serius demi kemajuan dan pembangunan desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, terpilihnya formasi pimpinan tersebut melalui lobi yang panjang di tingkatan fraksi.
Setelah sekitar satu setengah jam, akhirnya nama-nama tersebut disepakati menjadi ketua dan wakil ketua pansus dua RUU yang dibahas secara paralel. ”Pembahasan RUU ini dibatasi waktu, yakni dua kali masa sidang, karena itu Pak Priyo sebagai wakil ketua DPR mengingatkan agar masingmasing pimpinan bisa bekerja sama dan mengatur waktu guna menyelesaikan kedua RUU ini tepat pada waktunya,” katanya.
Setelah terpilih namanama pimpinan tersebut melalui lobi, kemudian kedua unsur pimpinan menerima mandat dan memimpin rapat secara bersama. Nanti ke depan akan diatur waktunya secara bergiliran agar kedua RUU ini berjalan secara beriringan mengingat anggota pansus dari kedua RUU ini adalah orangorang yang sama. rahmat sahid
(Seputar Indonesia)
Dalam forum lobi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, anggota Fraksi PPP Ahmad Muqowwam terpilih sebagai ketua pansus. ”Sudah disepakati bahwa ketua Pansus RUU Desa adalah Ahmad Muqqowwam, wakil ketua Budiman Sudjatmiko dari PDIP, Ibnu Munzir dari Golkar, dan Khatibul Umam Wiranu dari Demokrat,” kata Budiman seusai rapat Pansus RUU Desa di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Politikus PDIP itu menyatakan, komposisi pimpinan Pansus RUU Desa satu paket dengan Pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda). Namun karena saat penentuan ketua terjadi persaingan antara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP, disepakati dibentuk dua pansus.Dari dua pansus itu hanya posisi ketua yang berganti, sementara unsur pimpinan dan anggotanya tetap sama.
Anggota Fraksi PAN Totok Daryanto menjadi ketua Pansus RUU Pemda. Budiman mengatakan, pansus sudah bisa melakukan pembahasan dan menjaring masukan untuk membuat kedua UU tersebut bisa sebagai payung hukum yang merangsang kemajuan daerah dan desa.
Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowwam menjanjikan akan menjaring masukan dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi draf RUU Desa dari pemerintah. Dia menyatakan, isu penting seperti alokasi dana desa dan peran perangkat desa akan didalami secara serius demi kemajuan dan pembangunan desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, terpilihnya formasi pimpinan tersebut melalui lobi yang panjang di tingkatan fraksi.
Setelah sekitar satu setengah jam, akhirnya nama-nama tersebut disepakati menjadi ketua dan wakil ketua pansus dua RUU yang dibahas secara paralel. ”Pembahasan RUU ini dibatasi waktu, yakni dua kali masa sidang, karena itu Pak Priyo sebagai wakil ketua DPR mengingatkan agar masingmasing pimpinan bisa bekerja sama dan mengatur waktu guna menyelesaikan kedua RUU ini tepat pada waktunya,” katanya.
Setelah terpilih namanama pimpinan tersebut melalui lobi, kemudian kedua unsur pimpinan menerima mandat dan memimpin rapat secara bersama. Nanti ke depan akan diatur waktunya secara bergiliran agar kedua RUU ini berjalan secara beriringan mengingat anggota pansus dari kedua RUU ini adalah orangorang yang sama. rahmat sahid
(Seputar Indonesia)
8 Mar 2012
Ketua Pansus RUU Desa, RUU Pemda dan RUU Kamnas Menunggu Kepastian
Jakarta. Rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPR belum
menyepakati fraksi mana yang akan menjadi ketua pansus dalam pembahasan
tiga rancangan undang-undang.
Mereka baru menyepakati komposisi untuk unsur pimpinan di tiga pansus untuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), RUU Desa, dan RUU Pemerintah Daerah.
Kesepakatan lain adalah memisahkan pembahasan dua RUU yakni RUU Desa dan RUU Pemda oleh dua pansus meski sidang paripurna sebelumnya memutuskan dua RUU tersebut dibahas oleh satu pansus.
“Untuk RUU Kamnas disepakati yang masuk unsur pimpinan PDIP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Di RUU Pemda yang masuk unsur pimpinan PPP, Demokrat, PDIP, Golkar, dan Demokrat. Sementara di RUU Desa yang masuk unsur pimpinan PAN, PDIP, Demokrat, dan Golkar.Tetapi, komposisi itu belum pasti juga,lobi masih menentukan,” kata anggota FPDIP Arif Wibowo yang diutus mewakili fraksinya mengikuti rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Arif, komposisi unsur pimpinan akan sangat bergantung pada siapa yang terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Kamnas. Jika PDIP yang terpilih di Pansus RUU Desa, FPDIP akan mendukung agar ketuanya dari FPPP.
Sementara untuk RUU Desa dan RUU Pemda, FPDIP siap meskipun hanya menjadi wakil ketua.
“Jadi kita prioritaskan untuk pimpin Pansus RUU Kamnas karena kita sangat berkepentingan menjaga tidak ada yang berkepentingan menjadikan negara ini seperti Orde Baru dengan dalih keamanan nasional,”ungkapnya.
Untuk posisi ketua Pansus RUU Kamnas, PDIP akan bersaing ketat dengan FPKS yang juga sama-sama ngotot untuk menjadi ketua. Mereka akan memperebutkan dukungan dari Golkar yang lebih memprioritaskan menjadi ketua Pansus RUU Desa.
“Jadi untuk RUU Desa, kansnya masih terbuka antara PAN, PPP, dan Golkar yang menjadi ketua,” katanya. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, sebenarnya sudah bisa diambil kesepakatan agar Pansus RUU Desa dipimpin oleh PAN dan Pansus RUU Pemda dipimpin oleh PPP.
Sementara untuk fraksi lain khususnya tiga fraksi besar cukup di unsur pimpinan. Apalagi mereka juga masih bisa masuk dalam unsur pimpinan di Pansus RUU Kamnas.
Sekretaris FPAN Teguh Juwarno menyatakan, secara proporsionalitas seharusnya PAN yang memimpin Pansus RUU Desa. Dari 12 pansus yang telah dibentuk, belum satu pun PAN menjadi ketua.
“Kita berharap fraksi lain, khususnya koalisi mendukung PAN yang jadi ketuanya,” ucap Teguh. Teguh menambahkan, pemisahan dua pansus itu menjadi solusi karena jika tetap digabung, tidak ada titik temu untuk menentukan siapa ketuanya. FPAN bahkan sudah menyiapkan kader terbaiknya, Totok Daryanto, untuk memimpin Pansus RUU Desa jika nanti disetujui ketuanya dari FPAN.
“Mas Totok cukup menguasai materinya dan sangat paham apa yang harus diperjuangkan,” kata Teguh.
Sementara itu, kader PPP yang diproyeksikan menjadi ketua Pansus RUU Pemda adalah Ahmad Muqowwam. Unsur pimpinan atau wakil ketua pansus terdiri atas tiga partai besar yakni Demokrat, PDIP, dan Golkar.
Dari Demokrat yang direkomendasikan masuk unsur pimpinan pansus adalah Khatibul Umam Wiranu, PDIP merekomendasikan Budiman Sudjatmiko, dan Golkar merekomendasikan Ibnu Munzir.(lin)
(Sindonews)
Mereka baru menyepakati komposisi untuk unsur pimpinan di tiga pansus untuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), RUU Desa, dan RUU Pemerintah Daerah.
Kesepakatan lain adalah memisahkan pembahasan dua RUU yakni RUU Desa dan RUU Pemda oleh dua pansus meski sidang paripurna sebelumnya memutuskan dua RUU tersebut dibahas oleh satu pansus.
“Untuk RUU Kamnas disepakati yang masuk unsur pimpinan PDIP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Di RUU Pemda yang masuk unsur pimpinan PPP, Demokrat, PDIP, Golkar, dan Demokrat. Sementara di RUU Desa yang masuk unsur pimpinan PAN, PDIP, Demokrat, dan Golkar.Tetapi, komposisi itu belum pasti juga,lobi masih menentukan,” kata anggota FPDIP Arif Wibowo yang diutus mewakili fraksinya mengikuti rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Arif, komposisi unsur pimpinan akan sangat bergantung pada siapa yang terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Kamnas. Jika PDIP yang terpilih di Pansus RUU Desa, FPDIP akan mendukung agar ketuanya dari FPPP.
Sementara untuk RUU Desa dan RUU Pemda, FPDIP siap meskipun hanya menjadi wakil ketua.
“Jadi kita prioritaskan untuk pimpin Pansus RUU Kamnas karena kita sangat berkepentingan menjaga tidak ada yang berkepentingan menjadikan negara ini seperti Orde Baru dengan dalih keamanan nasional,”ungkapnya.
Untuk posisi ketua Pansus RUU Kamnas, PDIP akan bersaing ketat dengan FPKS yang juga sama-sama ngotot untuk menjadi ketua. Mereka akan memperebutkan dukungan dari Golkar yang lebih memprioritaskan menjadi ketua Pansus RUU Desa.
“Jadi untuk RUU Desa, kansnya masih terbuka antara PAN, PPP, dan Golkar yang menjadi ketua,” katanya. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, sebenarnya sudah bisa diambil kesepakatan agar Pansus RUU Desa dipimpin oleh PAN dan Pansus RUU Pemda dipimpin oleh PPP.
Sementara untuk fraksi lain khususnya tiga fraksi besar cukup di unsur pimpinan. Apalagi mereka juga masih bisa masuk dalam unsur pimpinan di Pansus RUU Kamnas.
Sekretaris FPAN Teguh Juwarno menyatakan, secara proporsionalitas seharusnya PAN yang memimpin Pansus RUU Desa. Dari 12 pansus yang telah dibentuk, belum satu pun PAN menjadi ketua.
“Kita berharap fraksi lain, khususnya koalisi mendukung PAN yang jadi ketuanya,” ucap Teguh. Teguh menambahkan, pemisahan dua pansus itu menjadi solusi karena jika tetap digabung, tidak ada titik temu untuk menentukan siapa ketuanya. FPAN bahkan sudah menyiapkan kader terbaiknya, Totok Daryanto, untuk memimpin Pansus RUU Desa jika nanti disetujui ketuanya dari FPAN.
“Mas Totok cukup menguasai materinya dan sangat paham apa yang harus diperjuangkan,” kata Teguh.
Sementara itu, kader PPP yang diproyeksikan menjadi ketua Pansus RUU Pemda adalah Ahmad Muqowwam. Unsur pimpinan atau wakil ketua pansus terdiri atas tiga partai besar yakni Demokrat, PDIP, dan Golkar.
Dari Demokrat yang direkomendasikan masuk unsur pimpinan pansus adalah Khatibul Umam Wiranu, PDIP merekomendasikan Budiman Sudjatmiko, dan Golkar merekomendasikan Ibnu Munzir.(lin)
(Sindonews)
5 Mar 2012
Pansus Ingin Menegaskan Desa Bagian Dari Pemerintahan
Jakarta. RUU Desa diharapkan dapat mengubah paradigma terhadap desa selama
ini. Anggota pansus RUU Desa dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan, paradigma desa yang selama ini
menjadi objek harus diubah.
”Desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Jadi, desa membangun, bukan membangun desa. Dari perencanaan, pengerjaan, sampai pengawasan, desa harus berperan. Paradigma itu harus ditegakan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (28/2).
Poin krusial lain, katanya, pansus ingin memastikan kalau pembangunan benar-benar dilakukan di desa. Karenanya, harus ada dana khusus dari APBN ke desa yang pengelolaannya diserahkan musyawarah di tingkat desa.
”PKB minta 10 persen diberikan ke desa secara langsung. Jadi kira-kira Rp 120 triliun. Tapi, dana itu tida diberikan langsung. Ada mekanisme. Dana keluar ke desa kalau ada usulan pembangunan konkret,” jelas dia.
Saat ini, ucap Malik, ada sekitar 70 ribuan lebih desa di Indonesia. Sehingga, kira-kira satu desa mendapat alokasi dana satu miliar rupiah lebih per tahun. ini jauh lebih baik dari yang selama ini didapat yang sekitar Rp 75 juta dengan 60 persenya dialoikasikan untuk pembangunan.
Untuk mekanismenya, bisa saja langsung ke pemda, pemprov, atau bisa langsung ke kementerian yang menangani itu. Dalam hal ini kementerian dalam negeri. Namun, untuk itu pengawasan harus diperkuat sehingga dapat menghilangkan penyelewengan.
Selain itu, jelas Malik, pansus juga ingin menegaskan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan. Jadi, RUU ini harus membuat standar pemerintahan di desa masing-masing. Pasalnya, ada desa yang menggunakan struktur adat yang berbeda dengan daerah lain.
”Penyamaan posisi desa harus ditegaskan di undang-undang. Untuk memperkuat desa sebagai subjek dan sebagai pemerintahan yang mengelola daerahnya secara mandiri.” Ia memperkirakan, akan ada perdebatan terkait poin akses pemberian dana langsung. Karena itu terkait keseimbangan anggaran.
(Sumber : PusinfoPPDI*)
”Desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Jadi, desa membangun, bukan membangun desa. Dari perencanaan, pengerjaan, sampai pengawasan, desa harus berperan. Paradigma itu harus ditegakan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (28/2).
Poin krusial lain, katanya, pansus ingin memastikan kalau pembangunan benar-benar dilakukan di desa. Karenanya, harus ada dana khusus dari APBN ke desa yang pengelolaannya diserahkan musyawarah di tingkat desa.
”PKB minta 10 persen diberikan ke desa secara langsung. Jadi kira-kira Rp 120 triliun. Tapi, dana itu tida diberikan langsung. Ada mekanisme. Dana keluar ke desa kalau ada usulan pembangunan konkret,” jelas dia.
Saat ini, ucap Malik, ada sekitar 70 ribuan lebih desa di Indonesia. Sehingga, kira-kira satu desa mendapat alokasi dana satu miliar rupiah lebih per tahun. ini jauh lebih baik dari yang selama ini didapat yang sekitar Rp 75 juta dengan 60 persenya dialoikasikan untuk pembangunan.
Untuk mekanismenya, bisa saja langsung ke pemda, pemprov, atau bisa langsung ke kementerian yang menangani itu. Dalam hal ini kementerian dalam negeri. Namun, untuk itu pengawasan harus diperkuat sehingga dapat menghilangkan penyelewengan.
Selain itu, jelas Malik, pansus juga ingin menegaskan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan. Jadi, RUU ini harus membuat standar pemerintahan di desa masing-masing. Pasalnya, ada desa yang menggunakan struktur adat yang berbeda dengan daerah lain.
”Penyamaan posisi desa harus ditegaskan di undang-undang. Untuk memperkuat desa sebagai subjek dan sebagai pemerintahan yang mengelola daerahnya secara mandiri.” Ia memperkirakan, akan ada perdebatan terkait poin akses pemberian dana langsung. Karena itu terkait keseimbangan anggaran.
(Sumber : PusinfoPPDI*)
Anggaran Perangkat Desa PNS Jangan Dianggap Menjegal Pembangunan Desa
Jakarta. Terkait dengan usulan DPR RI tentang pembangunan desa Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding pemerintah telah melakukan manuver
guna menjegal Usulan DPR tersebut. Hal tersebut dinilai oleh Anggota
Komisi II DPR RI dari PKB, Abdul malik Haramain, merupakan sebuah
hambatan sehingga pembangunan desa akan semakin tersandera.
“Saya melihat pemerintah bermanuver menjegal pembangunan desa,” jelas Malik.
Malik mencontohkan, yakni perangkat desa yang diusulkan oleh DPR RI untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bila kita bayangkan, hingga saat ini saja, terdapat kurang lebih 70 ribu desa dengan masing – masing desa terdapat delapan perangkat desa. Apabila minimal gaji yang diterima oleh perangkat desa tersebut berkisar Rp. 1 juta per orang, maka negara harus menanggung gaji mereka sebanyak Rp, 560 miliar per bulan atau sekitar Rp. 6 triliun per tahun.
Malik menambahkan, bahwa jumlah yang ditanggung oleh pemerintah sebenarnya tidaklah seberapa, namun angka yang mencapai Rp. 6 triliun per tahun tersebut selalu dijadikan sebuah alasan anggaran yang sangat besar yang dapat menghambat prioritas relokasi.
“Jumlah itu sebenarnya tidak seberapa, namun selalu dijadikan alasan bahwa uang sebanyak itu terlalu besar, sehingga akan menghambat prioritas relokasi anggaran,” ujar Malik.
Lebih lanjut Malik mengatakan, bahwa tak hanya itu saja, masih banyak lagi alasan lain yang menurutnya akan digunakan oleh pemerintah guna menjegal pembangunan desa, yakni banyaknya temuan mengenai dipersulitnya pengangkatan para perangkat desa yang baru. Selain itu daerah-daerah yang dinilai banyak mengalami kekurangan perangkat desa sudah barang tentu sangat membutuhkan tambahan personel. Sehingga untuk diangkat sebagai PNS, nantinya akan mengalami kesulitan secara birokrasi.
“Ini merupakan upaya menjegal pembangunan desa juga.” Tegasnya.
(Sumber : PusinfoPPDI*)
“Saya melihat pemerintah bermanuver menjegal pembangunan desa,” jelas Malik.
Malik mencontohkan, yakni perangkat desa yang diusulkan oleh DPR RI untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bila kita bayangkan, hingga saat ini saja, terdapat kurang lebih 70 ribu desa dengan masing – masing desa terdapat delapan perangkat desa. Apabila minimal gaji yang diterima oleh perangkat desa tersebut berkisar Rp. 1 juta per orang, maka negara harus menanggung gaji mereka sebanyak Rp, 560 miliar per bulan atau sekitar Rp. 6 triliun per tahun.
Malik menambahkan, bahwa jumlah yang ditanggung oleh pemerintah sebenarnya tidaklah seberapa, namun angka yang mencapai Rp. 6 triliun per tahun tersebut selalu dijadikan sebuah alasan anggaran yang sangat besar yang dapat menghambat prioritas relokasi.
“Jumlah itu sebenarnya tidak seberapa, namun selalu dijadikan alasan bahwa uang sebanyak itu terlalu besar, sehingga akan menghambat prioritas relokasi anggaran,” ujar Malik.
Lebih lanjut Malik mengatakan, bahwa tak hanya itu saja, masih banyak lagi alasan lain yang menurutnya akan digunakan oleh pemerintah guna menjegal pembangunan desa, yakni banyaknya temuan mengenai dipersulitnya pengangkatan para perangkat desa yang baru. Selain itu daerah-daerah yang dinilai banyak mengalami kekurangan perangkat desa sudah barang tentu sangat membutuhkan tambahan personel. Sehingga untuk diangkat sebagai PNS, nantinya akan mengalami kesulitan secara birokrasi.
“Ini merupakan upaya menjegal pembangunan desa juga.” Tegasnya.
(Sumber : PusinfoPPDI*)
14 Feb 2012
Ubaidi Rosyidi, SH: Status Sangat Penting Bagi Kami
Jakarta-Pusinfo PPDI*. Komisi II menerima sejumlah perwakilan
perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia
(PPDI), Rabu 3 Februari 2010. Dalam tuntutannya, perangkat desa yang
datang dari berbagai daerah di Indonesia itu meminta supaya diangkat
menjadi PNS. Menurut mereka dengan diangkat menjadi PNS maka ada kepastian status.
Namun anggota Komisi II dari Golkar, Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan tuntutan itu terlalu kecil. “Perangkat desa jangan terlalu menuntut untuk menjadi PNS. Itu tuntutan yang sangat kecil sekali,” katanya. Menurutnya, perangkat desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia politik lokal. “Perangkat desa langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Basuki menilai salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari perangkat desa adalah masalah kesejahteraan. Selama ini kesejahteraan perangkat desa memang masih jauh dari layak. “Yang bisa kita angkat (jadi PNS), ya kita angkat. Untuk yang belum, bagaimana kita memikirkan kesejahteraannya,” katanya.
Gamari Sutrisno dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dalam pertemuan itu, semua pihak terkait harus melakukan koordinasi karena pengangkatan perangkat desa menjadi PNS berkaitan dengan anggaran. “Keinginan untuk menjadi PNS kami hargai, tapi harus melihat kondisi keuangan negara,” katanya.
Di hadapan sekitar tiga puluh orang perwakilan PPDI yang hadir diruang rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu (F-PG), Gamari menyatakan bahwa Komisi II siap memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. “Yang akan kami perjuangkan bagaimana perangkat desa mendapat kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara PPDI Ubaidi Rosidi yang berasal dari Tegal Jawa Tengah menjelaskan bahwa saat ini perangkat desa memerlukan kejelasan status. “Walaupun digaji satu juta rupiah, tapi status sangat penting bagi kami,” katanya.
Meskipun menyadari faktor-faktor pertimbangan tersebut, Ubaidi menyatakan tetap meminta supaya perangkat desa dapat diangkat menjadi abdi negara. “Kami minta diangkat menjadi PNS,” katanya. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejak tahun 1990, perangkat desa dijanjikan tentang kesejahteraan, namun hingga bertemu Komisi II, janji itu belum terwujud.
(VIVAnews)
(PusinfoPPDI* Pusat)
Namun anggota Komisi II dari Golkar, Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan tuntutan itu terlalu kecil. “Perangkat desa jangan terlalu menuntut untuk menjadi PNS. Itu tuntutan yang sangat kecil sekali,” katanya. Menurutnya, perangkat desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia politik lokal. “Perangkat desa langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Basuki menilai salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari perangkat desa adalah masalah kesejahteraan. Selama ini kesejahteraan perangkat desa memang masih jauh dari layak. “Yang bisa kita angkat (jadi PNS), ya kita angkat. Untuk yang belum, bagaimana kita memikirkan kesejahteraannya,” katanya.
Gamari Sutrisno dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dalam pertemuan itu, semua pihak terkait harus melakukan koordinasi karena pengangkatan perangkat desa menjadi PNS berkaitan dengan anggaran. “Keinginan untuk menjadi PNS kami hargai, tapi harus melihat kondisi keuangan negara,” katanya.
Di hadapan sekitar tiga puluh orang perwakilan PPDI yang hadir diruang rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu (F-PG), Gamari menyatakan bahwa Komisi II siap memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. “Yang akan kami perjuangkan bagaimana perangkat desa mendapat kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara PPDI Ubaidi Rosidi yang berasal dari Tegal Jawa Tengah menjelaskan bahwa saat ini perangkat desa memerlukan kejelasan status. “Walaupun digaji satu juta rupiah, tapi status sangat penting bagi kami,” katanya.
Meskipun menyadari faktor-faktor pertimbangan tersebut, Ubaidi menyatakan tetap meminta supaya perangkat desa dapat diangkat menjadi abdi negara. “Kami minta diangkat menjadi PNS,” katanya. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejak tahun 1990, perangkat desa dijanjikan tentang kesejahteraan, namun hingga bertemu Komisi II, janji itu belum terwujud.
(VIVAnews)
(PusinfoPPDI* Pusat)
RUU Desa Usulan PPDI: Perjuangan PPDI Untuk Semua Elemen Desa
Dalam pertemuan yang dilaksanakan untuk memenuhi undangan Ketua DPR RI itu, lanjut Widhi, selain dihadiri Ketua Umum PP PPDI Ubaidi Rosyidi, SH juga didampingi perwakilan pengurus PPDI dari Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. “Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPR Gedung Nusantara Lantai III. Pak Marzuki Alie didampingi Pak Taufik Effendi mantan menPAN yang sekarang menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI,” jelas Widhi.
“Dalam pertemuan itu Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi,SH menyerahkan bentuk perjuangan PPDI, surat dukungan dari delapan fraksi dan dukungan Bupati maupun Ketua DPRD terkait RUU Tentang Desa,” papar Widhi yang juga Ketua PPDI Wonogiri itu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Widhi, bahwasanya tuntutan PPDI diantaranya tentang perlindungan hukum desa secara utuh, kepastian masa jabatan kepala desa dan penghasilannya. “Juga kejelasan status perangkat desa selain kades, alokasi dana bagi desa agar masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan,’ lanjut Widhi.
Di akhir penjelasannya Widhi Hartono kembali menegaskan bahwa agar aspirasi PPDI tidak hilang pada saat RUU Tentang Desa dibahas, PPDI akan terus melakukan pengawalan-pengawalan dengan lebih mengintensifkan komunikasi dengan anggota DPR. (sumber : Jibi/solopos/Foto : File Pusinfo)
(PusinfoPPDI* Pusat)
13 Feb 2012
SBY: Pandai Memanen, Harus Pandai Menanam
JAMBI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, dalam rangkaian kunjungan kerjanya
saat memperingati puncak Hari Pers Nasional, di Jambi, berkesempatan
melakukan panen ikan Patin. Panen dilakukan di kawasan Minapoli Desa
Pudak, Kecamatan Kumpehulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi pada Jumat, 10
Februari 2012.
Pada kesempatan itu, SBY dan Ibu Negara langsung mengambil ikan Patin yang merupakan milik Kelompok Tani Tunas baru, Desa Pudak. Ia berkali-kali menangkap ikan Patin di kolam dengan menggunakan jala sembari tersenyum.
“Ini bukti dari hasil kerja keras. Indonesia memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian dan perikanan. Bila dimanfaatkan dengan baik, niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan,” kata SBY.
Ia juga menekankan agar masyarakat sekitar memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. SBY berharap warga mau bekerja keras dalam menanam.
“Seharusnya, jika pandai memanen harus pula pandai menanam" ujarnya.
Timan (54), Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Pudak, menjelaskan, ikan Patin yang dipanen Presiden ini sudah berumur tujuh bulan, dengan memiliki berat rata-rata 0,9 hingga 1 kilogram. Satu kolam yang dipanen menghasilkan sekitar 3,5 ton.
Terdapat 63 orang dalam kelompok Tani Tunas Baru ini. Sementara itu, di desa Pudak ini, terdapat enam kelompok tani, dengan jumlah kolam mencapai 630 unit.
Warga Pudak mulai membuka usaha ini sejak 2004, dengan menanam berbagai jenis ikan. Seperti Patin, Nila, Gurami dan Ikan Mas. “Kami di sini tidak hanya mengelola kolam ikan, tapi juga bertanam padi,” ujarnya.
Para petani ikan di daerah ini, menurut Timan, memberi pakan ternak ikannya dari hasil buatan sendiri. Yaitu, dengan memanfaatkan limbah sekitar, seperti bahan dasar dedak (kulit padi), ikan rucah, poles (dedak halus), dan bongkol kelapa.
Hasil panen warga setempat, sebagian besar memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selebihnya, dijual ke beberapa daerah provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. (art)
(Vivanews)
Pada kesempatan itu, SBY dan Ibu Negara langsung mengambil ikan Patin yang merupakan milik Kelompok Tani Tunas baru, Desa Pudak. Ia berkali-kali menangkap ikan Patin di kolam dengan menggunakan jala sembari tersenyum.
“Ini bukti dari hasil kerja keras. Indonesia memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian dan perikanan. Bila dimanfaatkan dengan baik, niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan,” kata SBY.
Ia juga menekankan agar masyarakat sekitar memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. SBY berharap warga mau bekerja keras dalam menanam.
“Seharusnya, jika pandai memanen harus pula pandai menanam" ujarnya.
Timan (54), Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Pudak, menjelaskan, ikan Patin yang dipanen Presiden ini sudah berumur tujuh bulan, dengan memiliki berat rata-rata 0,9 hingga 1 kilogram. Satu kolam yang dipanen menghasilkan sekitar 3,5 ton.
Terdapat 63 orang dalam kelompok Tani Tunas Baru ini. Sementara itu, di desa Pudak ini, terdapat enam kelompok tani, dengan jumlah kolam mencapai 630 unit.
Warga Pudak mulai membuka usaha ini sejak 2004, dengan menanam berbagai jenis ikan. Seperti Patin, Nila, Gurami dan Ikan Mas. “Kami di sini tidak hanya mengelola kolam ikan, tapi juga bertanam padi,” ujarnya.
Para petani ikan di daerah ini, menurut Timan, memberi pakan ternak ikannya dari hasil buatan sendiri. Yaitu, dengan memanfaatkan limbah sekitar, seperti bahan dasar dedak (kulit padi), ikan rucah, poles (dedak halus), dan bongkol kelapa.
Hasil panen warga setempat, sebagian besar memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selebihnya, dijual ke beberapa daerah provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. (art)
(Vivanews)
Panen Ikan Patin, Pemanfaatan Lahan Budi Daya Perikanan Air Tawar Baru 10%
JAMBI. Pemanfaatan potensi perikanan budi daya air tawar masih rendah,
hanya 10% dari potensi yang ada, sehingga dapat terus ditingkatkan
untuk menciptakan ketahanan pangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan pemanfaatan lahan budi daya perikanan air tawar baru mencapai 10%, air payau 40%, sedangkan pemanfaatan budi daya perairan laut hanya 0,01%.
"Ini berarti perikanan budi daya sangat besar potensinya," ujarnya saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak, Muaro Jambi, Jumat 10 Februari 2012.
Dia menjelaskan agar sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi roda penggerak perokonomian nasional dibutuhkan kerja sama yang baik dengan stake holder lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah dan wilayah perairan agar digunakan secara maksimal dalam menciptakan ketahanan pangan.
Saat mengunjungi kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi, presiden meminta agar pemanfaatan lahan dan wilahah perairan untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut dijadikan gerakan nasional. "Melalui gerakan ini, maka meskipun harga pangan naik namun setiap rumah tangga di Indonesia tetap memiliki kecukupan pangan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia menuturkan budidaya ikan patin di Jambi dapat dijadikan contoh bagi wilayah lainnya agar masyarakat tidak mengalami kesusahan pangan dan kelaparan.
Menteri Sharif memaparkan untuk memenuhi kebutuhan ikan patin dalam negeri dan pasar global, pihaknya meminta kepada pembudidaya patin di Jambi agar bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Cicip meresmikan Unit Pengolahan Fillet Patin di Kemingking, Kabupaten Muaro Jambi. “Untuk menghentikan impor ikan patin atau ikan dori dari Vietnam maka produksi patin nasional harus ditingkatkan terlebih dahulu."
Dengan peresmian pengolahan fillet patin, katanya, secara strategis akan meningkatkan gairah dan produksi budidaya patin di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, karena industri fillet patin dapat dioperasikan secara besar.
Untuk memberikan kesempatan kepada produk patin lokal dapat berkembang dan berdaya saing di pasar domestik dan global, KKP menyediakan enam unit pengolahan fillet patin di Indonesia pada 2011.
Sharif menambahkan selain di Jambi, enam unit pengolahan fillet patin lainnya berada di Karawang, Purwakarta, Tulung Agung, Banjar, dan Riau. "Saya berharap unit pengolahan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok pengolah usaha kecil menengah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produksi budidaya patin," jelasnya.
Jumlah kolam ikan patin di Jambi mencapai 7.884 kolam yang terdiri dari 107 kelompok. Luas rata-rata kolam mencapai 300 m2 dengan produksi 2,5 ton per kolam dengan waktu pemeliharaan 6-7 bulan dengan ukuran 0,6-0,8 kg. Produksi ikan patin di Provinsi Jambi mencapai 5-8 ton per hari.
Menurut Cicip, jika lahan-lahan dan wilayah perairan yang ada dimanfaatkan secara maksimal, ke depan Indonesia menghentikan impor ikan patin dari Vietnam yang saat ini dilakukan khusus untuk memenuhi permintaan hotel, restoran, dan katering. (bas)
(Bisnis Indonesia)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan pemanfaatan lahan budi daya perikanan air tawar baru mencapai 10%, air payau 40%, sedangkan pemanfaatan budi daya perairan laut hanya 0,01%.
"Ini berarti perikanan budi daya sangat besar potensinya," ujarnya saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak, Muaro Jambi, Jumat 10 Februari 2012.
Dia menjelaskan agar sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi roda penggerak perokonomian nasional dibutuhkan kerja sama yang baik dengan stake holder lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah dan wilayah perairan agar digunakan secara maksimal dalam menciptakan ketahanan pangan.
Saat mengunjungi kawasan minapolitan dan panen ikan patin di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi, presiden meminta agar pemanfaatan lahan dan wilahah perairan untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut dijadikan gerakan nasional. "Melalui gerakan ini, maka meskipun harga pangan naik namun setiap rumah tangga di Indonesia tetap memiliki kecukupan pangan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia menuturkan budidaya ikan patin di Jambi dapat dijadikan contoh bagi wilayah lainnya agar masyarakat tidak mengalami kesusahan pangan dan kelaparan.
Menteri Sharif memaparkan untuk memenuhi kebutuhan ikan patin dalam negeri dan pasar global, pihaknya meminta kepada pembudidaya patin di Jambi agar bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Cicip meresmikan Unit Pengolahan Fillet Patin di Kemingking, Kabupaten Muaro Jambi. “Untuk menghentikan impor ikan patin atau ikan dori dari Vietnam maka produksi patin nasional harus ditingkatkan terlebih dahulu."
Dengan peresmian pengolahan fillet patin, katanya, secara strategis akan meningkatkan gairah dan produksi budidaya patin di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, karena industri fillet patin dapat dioperasikan secara besar.
Untuk memberikan kesempatan kepada produk patin lokal dapat berkembang dan berdaya saing di pasar domestik dan global, KKP menyediakan enam unit pengolahan fillet patin di Indonesia pada 2011.
Sharif menambahkan selain di Jambi, enam unit pengolahan fillet patin lainnya berada di Karawang, Purwakarta, Tulung Agung, Banjar, dan Riau. "Saya berharap unit pengolahan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok pengolah usaha kecil menengah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produksi budidaya patin," jelasnya.
Jumlah kolam ikan patin di Jambi mencapai 7.884 kolam yang terdiri dari 107 kelompok. Luas rata-rata kolam mencapai 300 m2 dengan produksi 2,5 ton per kolam dengan waktu pemeliharaan 6-7 bulan dengan ukuran 0,6-0,8 kg. Produksi ikan patin di Provinsi Jambi mencapai 5-8 ton per hari.
Menurut Cicip, jika lahan-lahan dan wilayah perairan yang ada dimanfaatkan secara maksimal, ke depan Indonesia menghentikan impor ikan patin dari Vietnam yang saat ini dilakukan khusus untuk memenuhi permintaan hotel, restoran, dan katering. (bas)
(Bisnis Indonesia)
15 Jan 2012
Biaya Dan Keakuratan Pendataan Profil Desa
Daftar isian Data Dasar Keluarga untuk
masing masing Kepala Keluarga terdiri dari 7 lembar blangko yang masing
masing lembar berisi kolom kolom isian tentang data Keluarga. Kolom
isian yang berjumlah 87 kolom. antara lain berisi Biodata Anggota
Keluarga, Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan keluarga, Kepemilikan
Lahan tanah, ternak Hasil hutan , hasil tambang, Aset Perumahan, Aset
Kendaraan, beban pajak, dan lain lain. Sangat komplek dan cukup
membuat Petugas pendata harus bekerja exstra keras. Beberapa hal yang
menjadi pertanyaan adalah :
1. Keakuratan Data
Petugas Pendata adalah para ketua RT , tanpa ada pembekalan dan
pelatihan secara khusus mengenai tekhnik pendataan dari tingkat
Kecamatan maupun Kabupaten. Mampukan Para ketua RT mendata dengan
akurat ? ,
2. Pembiayaan
Pembiayaan Pandataan Data Dasar Keluarga ini cukup lumayan besar,
untuk penggandaan Blangko Daftar isiannya saja menghabiskan dana
sekitar Rp. 6 juta untuk 1800 Kepala Keluarga. Belum lagi Honor para
Petugas Pendata dan Kordinator di tingkat Desa. Pembiayaan di bebankan
pada Anggaran Pemerintah Desa, Mampukah Desa memberikan honor kepada
petugas pendata seimbang dengan jerih payah mereka ?
Aksi Bersih Wisata Pantai Dan Kuliner Kreatif
"Masyarakat lokal, TNI, pemda, baik kabupaten maupun kota, untuk menjaga bersama-sama. Tidak mungkin hanya satu bagian. Dan, jangan saling menyalahkan, 'Oh sampahnya dari sana, bukan dari sini'," ujar Mari.
Ia menambahkan, aksi bersih pantai bukanlah gerakan yang dilakukan pada satu hari ini saja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mencanangkan aksi bersih pantai berharap aksi tersebut benar-benar dilakukan. Selain itu, katanya, kebersihan laut juga harus dijaga, di samping memperhatikan kebersihan pantai. Gerakan ini harus dilakukan lintas kabupaten/kota serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
"Saya dengar ada beberapa upaya mulai dari membersihkan sampah dari sungai, mengubah perilaku masyarakat, membuat tanggul, membersihkan pantai secara reguler," ungkap Mari.
Ia memaparkan, untuk menjadikan Manado dan sekitarnya sebagai destinasi wisata unggulan, salah satu kuncinya adalah kebersihan. Di luar alasan kesehatan, menjaga kebersihan pantai adalah untuk membangun kesejahteraan.
"Bisa kios-kios kuliner dilakukan perbaikan. Kuliner ini industri kreatif. Ibu-ibu yang berjualan di sini semua industri kreatif. Seperti tadi saya makan bubur manado campur mi, ini baru. Jadi, selalu ada inovasi baru. Bisa dikembangkan terus," jelasnya.
Dari pantauan Kompas.com, Pantai Malalayang merupakan pantai tanpa area pasir. Lokasi untuk wisatawan bersantai berada di ketinggian seperti tebing pendek. Di tempat bersantai ini juga terdapat tempat berjalan kaki yang beraspal dan jejeran kios-kios yang berjualan aneka makanan khas Manado.
Dari sini, pengunjung bisa duduk di tepi "tebing" yang di bawahnya adalah laut dengan tepian bebatuan. Kios-kios yang berada di sepanjang jalan untuk pejalan kaki hadir dalam tampilan sederhana, layaknya pedagang kaki lima dengan tenda sederhana dan tanah yang becek di kala hujan.
[Kompas]
Desa Wisata Tomohon Penuh Bunga
Pada tahun 2011, terdapat 3 desa di Kota Tomohon yang dikembangkan sebagai desa wisata yang masuk dalam program PNPM Mandiri di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan di tahun 2012 akan dikembangkan 5 desa di Kota Tomohon.
Menurut Mari, 928 desa wisata akan dikembangkan di tahun 2012 dengan dana hibah total sebesar Rp 120 miliar. Sehingga,lanjutnya, masing-masing daerah akan menerima rata-rata Rp 100 juta. Setiap desa akan mendapatkan bantuan hibah selama 3 tahun.
Desa wisata merupakan pengembangan pariwisata berdasarkan komunitas atau masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam pengembangan harus dari bawah ke atas karena melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat desa tersebut.
Sementara itu, ikon festival yang makin menguatkan Kota Tomohon sebagai Kota Bunga, yaitu Festival Bunga Tomohon, diharapkan pihak Kemenparekraf dapat dijadikan event permanen. Tahun 2012, rencananya Festival Bunga Tomohon yang disebut-sebut sebagai “Parade Bunga Pasadena”-nya Indonesia tersebut akan diselenggarakan pada sekitar bulan Mei atau Juni.
[Kompas]
13 Jan 2012
Tunjangan Perangkat Desa Dipotong Rp 250 Ribu
Minahasa Selatan. Tunjangan Insentif untuk Perangkat Desa di Kabupaten Minsel ini sudah
di salurkan. Penyalurannya melalui Hukum Tua yang ada di Desa masing –
masing. Dalam insentif tunjangan, setiap Perangkat mendapat Rp 750 ribu
per-orang.
Wartawan beritamanado, Rabu (21/12) tadi mendapat informasi dari salah seorang perangkat yang tidak mau namanya di mediakan menyebut. ‘’Kalau tunjangan insentif kami sudah dapat, tapi kami mendapat potongan 250 ribu. Jadi, setiap perangkat hanya mendapat Rp 500 ribu. Dan dana tersebut adalah dana Triwulan. Maka dari itu, saya ikut bertanya-tanya,’’ kata sumber dari Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo. Menurutnya, tunjangan kami langsung di potong oleh Hukum Tua. Menariknya lagi, oknum Hukum Tua Beringin telah menjual Rumah Bidang yang ada di desa kami. ‘’Padahal, itu merupakan aset desa Beringin. Ini aset di sumbangkan untuk desa Beringin. Sudah potong tunjangan, kenapa harus jual rumah bidang lagi,’’ sebut sumber.
Kami berharap pihak pemerintah dan kepolisian segera melidik pemotongan tunjangan serta dijualnya satu rumah bidang tersebut. ‘’Pihak polisi harus memanggil oknum Hukum Tua. Jangan biarkan, sebab oknum Hukum Tua tersebut banyak melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan bagi rakyat,’’ ungkap sumber.
Kapolres Minsel AKBP Sumitro SH kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti hal-hal yang seperti ini. ‘’Kita tunggu saja, kalau ada laporan. Maka, pihaknya langsung turun ke TKP dan akan langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,’’ pungkas Sumitro. (ape)
[Berita Manado]
Wartawan beritamanado, Rabu (21/12) tadi mendapat informasi dari salah seorang perangkat yang tidak mau namanya di mediakan menyebut. ‘’Kalau tunjangan insentif kami sudah dapat, tapi kami mendapat potongan 250 ribu. Jadi, setiap perangkat hanya mendapat Rp 500 ribu. Dan dana tersebut adalah dana Triwulan. Maka dari itu, saya ikut bertanya-tanya,’’ kata sumber dari Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo. Menurutnya, tunjangan kami langsung di potong oleh Hukum Tua. Menariknya lagi, oknum Hukum Tua Beringin telah menjual Rumah Bidang yang ada di desa kami. ‘’Padahal, itu merupakan aset desa Beringin. Ini aset di sumbangkan untuk desa Beringin. Sudah potong tunjangan, kenapa harus jual rumah bidang lagi,’’ sebut sumber.
Kami berharap pihak pemerintah dan kepolisian segera melidik pemotongan tunjangan serta dijualnya satu rumah bidang tersebut. ‘’Pihak polisi harus memanggil oknum Hukum Tua. Jangan biarkan, sebab oknum Hukum Tua tersebut banyak melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan bagi rakyat,’’ ungkap sumber.
Kapolres Minsel AKBP Sumitro SH kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti hal-hal yang seperti ini. ‘’Kita tunggu saja, kalau ada laporan. Maka, pihaknya langsung turun ke TKP dan akan langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,’’ pungkas Sumitro. (ape)
[Berita Manado]
Langganan:
Postingan (Atom)
